Kaltimkita.com, KUTAI KARTANEGARA - Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, mengikuti rapat Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan bersama para pemangku kepentingan di Ruang Rapat Sekda Kukar, Kompleks Kantor Bupati Tenggarong, Senin, (19/5). Rapat membahas penggunaan aplikasi Mobile JKN dan layanan kesehatan lainnya.
Sekda Sunggono menekankan pentingnya kolaborasi antar stakeholder untuk mengatasi tantangan di sektor kesehatan, terutama distribusi dokter spesialis dan dokter gizi yang belum merata. Ia menyebut kecamatan Muara Muntai, Muara Wis, Kenohan, dan Tabang masih kekurangan dokter gizi dan mengandalkan kunjungan dari kecamatan lain. "Kita harus bersama-sama memetakan kebutuhan tenaga kesehatan agar dapat dikoordinasikan dengan Bupati," ujarnya.
Meskipun ada keterbatasan cakupan layanan BPJS Kesehatan, Pemkab Kukar berkomitmen memberikan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat hanya dengan menunjukkan KTP. Sekda menambahkan, “Beberapa jenis penyakit memang tidak ditanggung BPJS, sehingga perlu sosialisasi yang baik. Namun, komitmen Bupati untuk menjamin pengobatan gratis telah terpenuhi.”
Sunggono juga mengimbau masyarakat, terutama ASN, PPPK, dan non-ASN di lingkungan Pemkab Kukar, untuk memanfaatkan aplikasi Mobile JKN, khususnya fitur antrian online yang dapat mempercepat pelayanan dan mengurangi waktu tunggu.
Kepala Cabang BPJS Samarinda, Citra Jaya, mengakui tantangan dalam penyediaan dokter, namun menyambut baik kerja sama dengan Pemkab Kukar yang sangat membantu.
Dalam laporannya, Kepala BPJS Kukar, Desy Liana Siregar, menyampaikan cakupan Universal Health Coverage (UHC) di Kukar sudah mencapai 102,18% atau 824.539 jiwa dari total penduduk 806.964 jiwa. Namun, rasio dokter umum masih rendah, 1:4.659, dengan beberapa kecamatan memiliki rasio yang jauh di atas standar ideal 1:5.000.
Desy juga menyampaikan bahwa layanan gigi non-spesialistik di puskesmas belum sepenuhnya tersedia, sehingga pasien harus dirujuk ke rumah sakit. Program Apotek Rujuk Balik bagi pasien penyakit kronis juga sudah berjalan baik dengan kerja sama antara BPJS dan apotek.
Aplikasi Mobile JKN terbukti membantu di puskesmas seperti Rapak Mahang dan Loa Ipuh dengan fitur antrian online. “Kami berharap estimasi waktu layanan terus ditingkatkan untuk meringankan antrean. Di rumah sakit, anjungan antrian dan petugas informasi juga telah disiapkan. RSUD AM Parikesit memberi kontribusi besar dalam sistem ini,” jelasnya.
Rapat diakhiri dengan kesepakatan membentuk tim lintas sektor yang akan mengawal pengembangan layanan kesehatan Kukar. Rencana sosialisasi lebih lanjut mengenai layanan kesehatan yang tidak ditanggung BPJS juga akan dibahas agar masyarakat tidak salah kaprah dalam mengakses layanan. (Ian)
.jpg)
