Pj. Bupati PPU: Saya Percaya Bahwa Kolaborasi yang Baik, Menghasilkan Kebijakan yang Efektif

Kaltimkita.com, PENAJAM- Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar focus grup discusion (FGD) sinkronisasi kebijakan eksekutif dan legislatif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2025, Jumat, (9/8/2024).

FGD ini dihadiri Ketua DPRD kabupaten PPU, Syahruddin M Noor dan sejumlah anggota DPRD PPU, Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, para Asisten dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di lingkup PPU. Acara ini dibuka oleh pejabat (Pj) Bupati PPU, Makmur Marbun yang menghadirkan pembicara dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. 

Dalam FGD tersebut, berbagai isu penting terkait APBD 2025 dibahas secara mendalam. Mulai dari prioritas program dan kegiatan, alokasi anggaran untuk masing-masing sektor, hingga mekanisme pengawasan pelaksanaan APBD. 

Pj Bupati PPU, Makmur Marbun dalam sambutannya menyampaikan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam merancang kebijakan yang dapat menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 

"Saya percaya bahwa dengan kolaborasi yang baik kita dapat menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dalam memajukan daerah kita tercinta," kata Makmur Marbun. 

"Mari kita buka ruang dialog seluas-luasnya, sehingga setiap masukan dari para anggota dewan, para ahli, dan semua pihak yang terlibat dapat kita akomodir dengan baik. Diskusi yang produktif akan membuka jalan bagi kita untuk menemukan solusi yang inovatif dan tepat sasaran," tambahnya. 

Makmur Marbun berharap kegiatan ini tidak hanya sekedar menjadi forum diskusi, tetapi juga menjadi wadah bagi semua untuk bertukar pikiran, berbagi pengalaman, serta menyampaikan ide dan usulan yang membangun. 

Kepala BKAD PPU, Muhajir mengatakan FGD ini sangat penting untuk memastikan APBD 2025 benar-benar mengakomodasi aspirasi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. 

Dengan adanya sinkronisasi kebijakan, dirinya berharap APBD tahun depan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. 

"Kami berkomitmen untuk bekerja sama dalam menyusun APBD 2025 yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat," kata Muhajir. (adv)