Kaltimkita.com, SAMARINDA– Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berkomitmen untuk rutin menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) setiap bulan. Langkah ini diambil guna menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan pangan pokok bagi masyarakat, khususnya di Kota Samarinda.
Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, Amaylia Dina Widyastuti, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan respons atas arahan pimpinan, termasuk Ibu Penggerak PKK Provinsi yang menginginkan GPM diadakan setiap bulan.
"Kami berupaya keras untuk mengadakan kegiatan ini setiap bulan dengan dukungan anggaran APBD dan APBN, serta fasilitasi dari Bank Indonesia," terang Amaylia di sela-sela GPM di Kawasan Taman Samarendah pada Sabtu (14/6/2025).
Untuk memastikan informasi GPM tersampaikan luas, DPTPH Kaltim bersinergi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), media sosial Dinas Pangan Tepakaltim, serta Dinas Perdagangan Kota Samarinda. Amaylia menambahkan, lokasi GPM juga fleksibel, kerap diadakan di halaman kantor DPTPH, Taman Samarinda, hingga di beberapa kecamatan seperti Samarinda Utara, atau lokasi lain seperti halaman TVRI dan Kantor Gubernur, tergantung kebutuhan dan permintaan.
"Kami menilai, lokasi di Taman Samarinda lebih terjangkau dan mudah diakses masyarakat," tambahnya.
GPM melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop), Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, dan Dinas Perkebunan. Mereka turut mengundang mitra binaan, termasuk petani binaan Bank Indonesia dan Kelompok Wanita Tani (KWT) dari Dinas Pangan yang memasarkan hasil bumi lokal.
Sasaran utama GPM adalah masyarakat umum di Samarinda, dengan harga komoditas yang ditawarkan berada pada batas harga acuan pemerintah atau harga eceran tertinggi. Bahan pangan pokok seperti beras, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, serta komoditas yang memengaruhi inflasi seperti cabai, selalu tersedia.
Amaylia mengungkapkan bahwa respons masyarakat terhadap GPM cukup positif, terlihat dari antusiasme pembeli. Namun, ia mengakui adanya kendala terkait distribusi beras medium Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Bulog.
"Saat ini, beras SPHP medium belum didistribusikan karena menunggu penugasan dari Badan Pangan Nasional. Padahal, beras ini sangat diminati karena harganya yang terjangkau, sehingga konsumen rela mengantre dan hanya diperbolehkan membeli dua kemasan," jelasnya.
Meskipun demikian, pihaknya memastikan ketersediaan beras secara umum aman. Bulog saat ini sedang fokus menyerap gabah kering panen dari petani, yang hasilnya cukup baik.
Ia menegaskan bahwa DPTPH Kaltim hanya memfasilitasi sarana dan prasarana seperti tenda, meja, dan kursi untuk para pelaku usaha yang berpartisipasi.
"Kami tidak mengadakan undian atau pemungutan biaya. Dinas-dinas terkait yang kami undang akan menyetorkan daftar pelaku usaha yang ingin bergabung, kemudian kami rekap," demikian Amaylia. (fan/adv/diskominfo kaltim)
.jpg)
