KaltimKita.com, BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan bakal kasih kebijakan keringanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ini disampaikan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Idham Mustari.
Ia menjelaskan, ada dua skema kebijakan yang saat ini berlaku untuk meringankan beban masyarakat dalam pengurusan BPHTB. Pertama, untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat, BPHTB dapat dibenolkan atau dibebaskan.
"Syaratnya adalah rumah tersebut merupakan rumah pertama, luas bangunan maksimal tipe 36 dan penghasilan termasuk kategori rendah,” kata Idham (26/5/2025) ditemui di Balaikota Balikpapan.
Selain itu luas tanah untuk rumah MBR juga dibatasi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini akan diverifikasi oleh BPPDRD. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka BPHTB dikenakan sesuai tarif normal.
Lebih lanjut untuk kebijakan kedua, yakni pemberian diskon sebesar 20 persen untuk BPHTB pertama yang belum dibayarkan. Walaupun meskipun sertifikat sudah terbit dan masih terdapat cap “terutang” pada dokumen tersebut.
Untuk ini masyarakat cukup datang langsung ke kantor BPPDRD di Jalan Jendral Sudirman dengan membawa persyaratan. Berupa fotokopi sertifikat dan KTP. "Nanti akan langsung kami proses dan diberikan diskon jika memenuhi syarat,” ucapnya.
Menurutnya beberapa pengurusan saat ini juga sudah dapat diakses secara online. Namun ia memastikan layanan langsung untuk mempermudah masyarakat juga tersedia. “Kami terus berupaya mempermudah proses dan mendorong masyarakat agar tertib administrasi, terutama dalam kepemilikan rumah pertama,” tambahnya.
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Balikpapan dalam meningkatkan kepemilikan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu juga mendukung program nasional perumahan rakyat. "Walupun memang jumlah MBR di Balikpapan tidak terlalu banyak," tandasnya. (efa)
.jpg)
