Kaltimkita.com, TANJUNG REDEB – Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Muhammad Said, menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen memaksimalkan serapan anggaran pada tahun ini. Meski hingga pertengahan tahun realisasi masih sekitar 40 persen, ia optimistis angka tersebut bisa dikejar pada triwulan selanjutnya.
Menurut Said, lambatnya serapan anggaran pada semester pertama lebih banyak dipengaruhi faktor teknis. Beberapa kegiatan harus tertunda karena persoalan administrasi, salah satunya terkait proses sertifikasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kondisi ini menyebabkan sejumlah program tidak bisa berjalan maksimal pada awal tahun.
“Memang kegiatan baru berproses, terutama administrasi. Ada yang terbentur sertifikasi PPK, sehingga kegiatan di awal tahun terpaksa tertunda,” jelasnya.
Namun, ia menekankan bahwa keterlambatan tersebut bukan berarti program tidak akan berjalan. Justru, setelah hambatan administrasi teratasi, pemerintah daerah akan mempercepat pelaksanaan kegiatan agar target bisa tercapai. “Insyaallah kita komitmen bersama serapan anggaran dimaksimalkan. Pekerjaan tetap dilaksanakan, hanya memang laporan serapannya yang terlihat lambat,” katanya.
Said menambahkan, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, serapan anggaran biasanya meningkat signifikan menjelang akhir tahun. Ia menyebut bulan Juli hingga Desember akan menjadi masa krusial dalam percepatan realisasi anggaran.
“Kalau baru 40 persen, insyaallah di bulan Juli, Agustus hingga Desember nanti bisa terserap. Kita targetkan September sudah mulai terlihat peningkatannya,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar disiplin melaksanakan kegiatan sesuai jadwal dan segera menyelesaikan proses administrasi. Dengan begitu, serapan anggaran tidak hanya tercapai secara nominal, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat. “Kami minta OPD bekerja maksimal, jangan menunggu akhir tahun baru bergerak,” ujarnya.
Lebih jauh, Said menyampaikan bahwa percepatan serapan anggaran tidak hanya penting dari sisi administrasi keuangan, tetapi juga untuk mempercepat manfaat pembangunan yang bisa dirasakan masyarakat. “Yang kita kejar bukan hanya angka, tapi bagaimana anggaran ini benar-benar bisa terserap untuk pembangunan dan pelayanan,” pungkasnya.
Sebelumnya, berdasarkan laporan realisasi anggaran yang diterbitkan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Redeb mencatat, belanja transfer ke daerah (TKD), hingga 30 Juni 2025 telah tersalur sebesar Rp1,4 triliun atau 40,45 persen dari total pagu.
Dana ini mencakup Dana Alokasi Umum 41,29 persen, Dana Bagi Hasil 40,03 persen, Dana Desa 53,51 persen, Dana Insentif Daerah 50 persen, dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik 45,60 persen. Namun, Dana Alokasi Khusus Fisik belum terealisasi.
“Kontribusi terbesar dari Dana Desa, DAK Nonfisik, dan Dana Insentif Daerah. Termasuk penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG),” terang Kepala KPPN, Viera Rachmawati beberapa waktu lalu. (han/adv)
.jpg)
