LMFH Uniba Resmi Dilantik, Dirangkai dengan Dialog Publik Membahas Ibu Kota Negara Baru

KaltimKita.com, BALIKPAPAN - Pengurus Lembaga Mahasiswa Fakultas Hukum (LMFH) Universitas Balikpapan secara resmi dilantik, Selasa (31/5/2022). Ya lembaga ini diisi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM FH) Universitas Balikpapan.

Selain pelantikan, LMFH sekaligus menggelar diskusi publik dengan mengangkat tema ”Apakah Ibu Kota Negara Baru Menuju ke Welfare State?". Turut hadir sebagai pemateri yakni Dosen Fakultas Hukum Uniba Johan's Kadir Putra, Yohanis Giat Purnomo selaku Mahasiswa Fakultas Hukum Uniba, serta Dyah Ayu Pramesti selaku Ketua Umum BEM FH Uniba.

Ya dalam rangkaian diskusi kali ini, terdapat beberapa poin yang kemudian penting saat dibahas mengenai ibu kota negara baru. Johans Kadir Putra mengatakan akan ada konflik agraria yang akan hadir sebagai implikasi dari perpindahan IKN. Karena tidak hanya meliputi perpindahan infrastruktur, tetapi juga perpindahan administrasi. ”Ini yang perlu diatasi saat IKN sudah pindah,“ ujar Johans Kadir Putra.

Tak hanya itu, Yohanis Giat Purnomo menambahkan saat ini, banyak masyarakat adat yang masih mempertanyakan perihal bagaimana hak-haknya dijamin pasca pemindahan IKN. ”Tentu, sebagai mahasiswa, terlepas dari perdebatan pro dan kontra yang ada, memang sudah seharusnya mengawal hak-hak masyarakat yang tidak seutuhnya mampu dijamin, seperti melalui analisis sosial (ansos) yang bisa dilakukan,” tegas Yohanis Giat Purnomo.

Pun Dyah Ayu Pramesti mengungkapkan perihal konsep welfare state yang coba diadopsi oleh para founding fathers sejak awal negara Indonesia didirikan. “Pemindahan IKN sejauh ini masih perlu memperhatikan hak-hak masyarakat, khususnya dalam ranah agraria,“ tambah Dyah Ayu.

Mengenai pelantikan LMFH dan diskusi publik ini, ia berharap mampu tetap memantik semangat kawan-kawan mahasiswa BEM FH dan DPM FH serta yang lainnya untuk tetap menjalankan peran serta fungsi mahasiswa. Khususnya dalam mengawal isu-isu yang ada, termasuk perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur dengan tetap mengedepankan kesejahteraan masyarakat. (and)