Tulis & Tekan Enter
images

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis. (Foto

Legislator Kaltim Dukung Kelanjutan Program MBG, Desak Pemerintah Pusat Pastikan Anggaran

Kaltimkita.com, SAMARINDA - Ketimpangan distribusi bantuan terlihat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Timur (Kaltim).

Meskipun program ini bertujuan untuk memberikan akses makanan bergizi bagi anak-anak, namun cakupan wilayahnya masih terbatas, hingga meninggalkan beberapa daerah tanpa akses terhadap bantuan penting ini.

Bahkan, adanya kondisi ini menggarisbawahi perlunya evaluasi dan perbaikan distribusi MBG agar lebih merata.

Hal itu dikatakan oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis yang menjelaskan bahwa menyebutkan tujuan utama dari MGB ini untuk meningkatkan status gizi anak-anak.

"Hasil evaluasi lapangan menunjukkan bahwa Program MBG memberikan dampak positif yang lebih luas daripada sekadar pemenuhan kebutuhan gizi anak," ucapnya.

Nanda sapaan akrabnya, menuturkan bahwa petani sekitar yang jadi menjadi suplay, justru lebih kreatif karena berkoordinasi dengan pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ia menerangkan bahwa temuan mengenai manfaat tambahan dari Program MBG tersebut diperoleh tim pada saat melakukan kunjungan kerja ke dapur umum MBG di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) beberapa waktu yang lalu.

“Kami hadir disalah satu dapur MBG di Kukar yang setiap harinya memasak untuk 3.500 siswa. Dari situ, petani akhirnya sering berkoordinasi, misal petani bertanya, saya bagusnya tanam apa lagi ya,” terangnya.

“Ini seperti membuka harapan diluar sayur yang mereka jual ke luar. Ini kemudian menjadi wadah untuk petani punya plan yang lebih baik,” tambahnya.

Lebih lanjut kata dia, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dan pemerintah kabupaten/kota bisa bertanggung jawab dengan MBG ini. Melalui Evaluasi, yang kemudian akan ditindaklanjutin dengan pemerintah pusat, Ananda berharap proses MBG bisa terus berjalan maksimal kedepan.

“Program ini harus kita sambungkan pengawasannya kepada pemerintah pusat, khususnya kepada Badan Gizi Nasional (BGN),” tandas Nanda. (AL/Adv/DPRDKaltim)



Tinggalkan Komentar

//