KaltimKita.com, TANJUNG REDEB – Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Ahmad Rifai mengingatkan Pemerintah Daerah, pentingya pendataan aset daerah terutama aset lahan.
Langkah ini, menurutnya perlu dilakukan sebab, kasus sengketa lahan antara pemerintah daerah masih kerap terjadi. Seperti sengketa antara ahli waris dengan pihak sekolah.
“Itu karena aset pemerintah belum mengantongi legalitas. Dan persoalan ini harus segera dituntaskan untuk menghindari persoalan silang sengketa di kemudian hari,” tegasnya.
Dirinya menilai, pihak eksekutif harus segera mengurus legalitas seluruh aset Pemerintah Daerah, demi menghindari sengketa.
“Entah itu disertifikatkan atau ada sebutan lain, ini kan bisa terjadi masalah kalau ada masyarakat yang bermukim di atas tanah milik pemerintah,” jelasnya.
Dikatakan, jika terus dibiarkan tanpa legalitas, semakin besar peluang oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil lahan yang seharusnya bukan miliknya.
“Kami berharap itu secepatnya diprioritaskan, supaya semua aset Pemerintah Daerah berkaitan dengan lahan punya legalitas yang jelas,” imbuhnya.
Politikus PPP itu menegaskan, kepada instansi terkait untuk segera menyampaikan skala prioritas saat penyusunan anggaran. Sehingga saat pengurusan aset dilakukan, tidak terhalang masalah anggaran.
“Harus lebih diperhatikan. Jangan sampai, ada sekolah yang diboikot hanya karena sengketa lahan,” tutupnya.(adv/gol)
.jpg)
