Kaltimkita.com, TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau menggelar rapat koordinasi bersama para camat hingga perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di Ruang Rapat Kakaban, Senin (25/8/2025). Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, membahas sejumlah hal strategis terkait pengelolaan keuangan kampung dan arah pembangunan daerah.
Bupati menyebut forum tersebut sebagai ajang koordinasi sekaligus evaluasi pengelolaan keuangan kampung se-Kabupaten Berau. Menurutnya, momen ini penting untuk menyamakan pola pikir antarpemangku kepentingan, terutama dalam mengoptimalkan alokasi dana kampung (ADK) yang terbatas.
“Jadi kita ini kan sudah beralih dari SDA, pelan-pelan dan berkelanjutan beralih ke sumber daya pariwisata. Inilah saya kumpulkan camat, agar kita bisa satu pola pikir, bagaimana kita bisa mengondisikan angka ADK itu dalam memaksimalkan potensi kampung,” ungkapnya.
Sri Juniarsih menegaskan, aparatur kampung harus memiliki kemampuan mengelola potensi sumber daya alam (SDA) agar dapat menjadi pendapatan asli kampung (PAK). Hal ini, kata dia, perlu didorong melalui penguatan sumber daya manusia (SDM).
“SDM ini termasuk aparatur kampung. Mereka bisa mengelola SDA untuk dijadikan pendapatan asli kampung. Makanya saya kumpulkan camat agar punya mindset yang sama dalam mengarahkan kepala kampung,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa besarnya ADK tidak selalu menjamin peningkatan pembangunan. Karena itu, penting bagi kampung untuk tidak hanya bergantung pada anggaran, melainkan mengoptimalkan potensi lokal.
“Kita harus bisa memanfaatkan potensi alam besar. Ini yang saya tekankan kepada camat,” jelasnya.
Lebih jauh, Sri Juniarsih membuka peluang kerja sama dengan pihak konsultan, NGO, hingga perusahaan swasta. Kehadiran mitra ini diharapkan membantu kampung dalam merumuskan arah pembangunan yang lebih tepat sasaran.
“Mereka (konsultan, red) akan melihat potensi kampung, akan diapakan. Kalau hanya mengandalkan kepala kampung, takutnya tidak sampai tujuan. Termasuk melibatkan NGO dan perusahaan, karena kita tidak bergantung seluruhnya pada APBD,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tenteram Rahayu, menegaskan bahwa dorongan ini bukan hanya untuk camat, melainkan juga OPD terkait. Menurutnya, kampung harus dipersiapkan agar mampu mandiri meskipun alokasi dana dari pusat maupun daerah tidak besar.
“Karena tidak selamanya ADK besar atau ada. Tidak ada jaminan ADK ada terus, makanya kampung harus dipersiapkan mandiri,” ucapnya.
Ia menambahkan, dari sekitar 100 kampung di Berau, hanya sekitar 20 kampung yang sudah mulai mengembangkan PAK, sebagian melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun sektor potensial lainnya.
“Masih sedikit kampung yang punya PAK,” kata Tenteram.
Ia menegaskan, penguatan PAK menjadi penting agar kampung tidak tergantung sepenuhnya pada dana transfer. Apalagi ke depan, tidak ada jaminan dana tersebut tetap tersedia.
“Jangan sampai nanti tidak siap. Dana yang ada di kampung harus dioptimalkan penggunaannya untuk masyarakat,” tegasnya.
Rapat tertutup ini diakhiri dengan arahan agar para camat segera menindaklanjuti hasil koordinasi bersama kepala kampung di wilayah masing-masing. Dengan langkah ini, pemerintah berharap setiap kampung mampu memaksimalkan potensi dan mempersiapkan kemandirian finansial yang berkelanjutan. (han/adv)
.jpg)
