Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Di penghujung tahun 2025, DPRD Kota Balikpapan bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menyepakati penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026, sebagaimana hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Timur.
Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Sidang I Tahun 2025–2026 yang digelar di Ballroom Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Selasa (30/12/2025).
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri yang memimpin jalannya Paripurna berharap agar pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pemerintah daerah ke depan tidak lagi menemui kendala berarti, meskipun adanya penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) yang turut berdampak pada penganggaran.
“Penurunan DBH ini tidak hanya terjadi di Balikpapan atau Kalimantan Timur, tetapi hampir di seluruh Indonesia. Karena itu, kami bersama Pemkot berupaya melakukan prioritas anggaran agar program-program yang langsung menyentuh masyarakat tetap berjalan,” ujar Alwi.
Ia menjelaskan, penyesuaian anggaran memang dilakukan di sejumlah sektor, termasuk pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis seperti Pekerjaan Umum dan penanganan banjir. Namun demikian, DPRD berupaya agar pemangkasan tersebut tidak terlalu besar sehingga manfaatnya tetap dapat dirasakan masyarakat.
“Mudah-mudahan di perubahan APBD tahun 2026 nanti, anggaran yang sempat berkurang bisa kita kembalikan. Kita berharap ada perbaikan kondisi fiskal sehingga anggaran bisa kembali normal,” tambahnya.
Alwi juga mengungkapkan bahwa hingga akhir tahun 2025, serapan anggaran Pemerintah Kota Balikpapan telah mencapai sekitar 95 persen. Capaian tersebut diperoleh berdasarkan laporan dan koordinasi DPRD dengan komisi-komisi terkait.
“Informasi terakhir yang kami terima, serapan anggaran sudah mencapai 95 persen. Alhamdulillah, hampir seluruh program berjalan dengan baik, termasuk pembangunan kantor DPRD Balikpapan,” jelasnya.
Terkait pembangunan gedung baru DPRD Balikpapan, Alwi menyebutkan bahwa prosesnya masih berlanjut dan akan diselesaikan secara bertahap mengingat keterbatasan anggaran.
“Kami berharap penyelesaian kantor DPRD yang baru bisa dipercepat. Mudah-mudahan setelah Lebaran, sekitar bulan Maret, gedung tersebut sudah dapat digunakan,” pungkasnya. (lex)
.jpg)
.jpg)
