Kaltimkita.com, BALIKPAPAN – Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna di Ballroom Hotel Gran Senyiur, Senin (6/4/2026).
Laporan tersebut memaparkan detail pencapaian kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun 2025 kepada DPRD Kota Balikpapan sebagai fungsi pengawasan.
Dia menegaskan fokus utama evaluasi ini adalah sinkronisasi antara perencanaan dan realisasi di lapangan.
"Paling penting adalah apakah masyarakat menerima dan merasakan langsung dampak dari penggunaan anggaran tersebut," ujar Bagus kepada awak media.
Terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), Bagus mengakui adanya sisa dana yang berasal dari efisiensi tender, lelang, serta sejumlah kegiatan yang pengerjaannya mendekati batas tutup anggaran.
Ia menjelaskan bahwa kendala teknis pada proyek fisik di 38 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sering kali menjadi pemicu munculnya SILPA.
"Sebagian besar tender fisik jika tidak mencapai 100 persen maka (dananya) tidak bisa terserap sepenuhnya. Namun, kami pastikan hal ini tidak akan berpengaruh pada alokasi anggaran dari pusat ke daerah," tuturnya.
Maka untuk meminimalisir SILPA di masa mendatang, Pemkot Balikpapan telah menyiapkan strategi percepatan pengadaan barang dan jasa.
Bagus mengimbau OPD untuk mengirimkan nomenklatur Detail Engineering Design (DED) sejak bulan November, sehingga proses lelang dapat dimulai pada Desember atau awal tahun.
"Kami meminta pengadaan barang dan jasa dilakukan di awal tahun dengan harapan seluruh pekerjaan fisik dapat rampung dalam kurun waktu 8 hingga 10 bulan," tegas Bagus.
Meski mengakui tantangan dalam kesiapan dokumen administratif di ribuan kegiatan, ia optimis percepatan ini akan meningkatkan efektivitas pembangunan di Balikpapan. (ang)
.jpg)
.jpg)
