Kaltimkita, BALIKPAPAN – Menyusul kabar adanya rencana aksi unjuk rasa dari mahasiswa dan warga terkait penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di depan gedung DPRD, Senin (25/8/2025), Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo angkat bicara.
Bagus menegaskan, bahwa aksi unjuk rasa adalah bagian dari kontrol sosial masyarakat yang sah dilakukan selama itu sesuai aturan, dan tidak melakukan hal yang tak diperbolehkan.
“Apapun bentuk kontrol sosial, semua dibolehkan. Asalkan tidak anarkis dan tidak merusak. Pemerintah kota siap menerima, siap berdiskusi, dan memberikan jawaban atas pertanyaan masyarakat,” ujarnya seusai mengikuti paripurna di gedung parkir, Senin (25/8/2025).
Ia menambahkan, pemerintah telah lebih dulu menyampaikan sejumlah poin terkait kebijakan PBB dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, upaya tersebut dilakukan agar masyarakat memahami dasar kebijakan yang diambil.
“Kami sayang dengan Kota Balikpapan. Harapannya kota ini tetap aman, kondusif, tanpa gejolak sosial. Inilah yang membuat Balikpapan dipercaya sebagai tuan rumah berbagai event nasional, bahkan Kalimantan Timur ditetapkan sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN),” jelasnya.
Bagus juga mengapresiasi kritik yang disampaikan masyarakat, asalkan bersifat konstruktif dan disertai solusi.
“Kontrol sosial itu penting. Kritik yang membangun akan membantu pemerintah. Jangan hanya mengkritik tanpa memberi solusi. Pemerintah hadir bukan hanya setahun dua tahun, tapi terus ada di tengah-tengah masyarakat,” tegasnya.
Dengan begitu, Bagus berharap semua elemen masyarakat bersama-sama menjaga suasana kota agar tetap damai, sekaligus membuka ruang dialog untuk mencari jalan keluar terbaik bagi kepentingan warga. (lex)
.jpg)
