Kaltimkita.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Kesehatan Kota (DKK) tengah melakukan verifikasi data stunting yang sebelumnya tercatat sebesar 24,8 persen. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keakuratan data sekaligus memperoleh gambaran riil kondisi gizi anak di seluruh wilayah kota.
Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan, Alwiati, mengatakan proses verifikasi menjadi bagian penting dalam memperkuat kebijakan penurunan angka stunting.
“Kita sedang aktif melakukan verifikasi. Dari angka 24,8 persen itu, kami ingin memastikan apakah benar hampir seperempat bayi dan balita di Balikpapan mengalami stunting,” ujarnya saat ditemui, Kamis (16/10/2025).
Menurutnya, kegiatan ini mencakup pengukuran ulang tinggi badan dan berat badan bayi serta balita di seluruh kecamatan, disertai dengan pemeriksaan kesehatan lanjutan. DKK juga menggandeng Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) sebagai mitra dalam proses pemeriksaan dan validasi hasil.
“Kami ingin hasil ini betul-betul kredibel. Karena itu, IDAI turut dilibatkan agar setiap data yang masuk benar-benar mencerminkan kondisi medis yang akurat,” jelasnya.
Program verifikasi tersebut telah berjalan sejak Juni 2025, tidak lama setelah pemerintah pusat mengumumkan adanya kenaikan signifikan angka stunting di Balikpapan. Angka 24,8 persen tersebut berasal dari hasil survei nasional, namun pemerintah daerah menilai perlu adanya pengecekan lapangan untuk memastikan bahwa data tersebut sesuai dengan fakta di setiap wilayah kelurahan.
“Kita tahu bahwa survei nasional menggunakan metode sampling, sementara kondisi di lapangan bisa berbeda antarwilayah. Karena itu, kami ingin memastikan angka riilnya,” terang Alwiati.
Selain pemeriksaan fisik, Dinas Kesehatan juga melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap anak-anak yang berisiko stunting. Pemeriksaan ini meliputi analisis kadar hemoglobin, asupan gizi, dan tanda-tanda kekurangan mikronutrien.
“Kami ambil sampel dari anak-anak yang sudah diperiksa. Jika ditemukan risiko, langsung dilakukan pemeriksaan lanjutan di laboratorium,” tambahnya.
Langkah ini dilakukan agar penanganan stunting dapat dilakukan lebih dini dan terarah, dengan intervensi gizi maupun medis sesuai kebutuhan masing-masing anak.
Untuk mendukung verifikasi di lapangan, DKK Balikpapan juga melibatkan seluruh Puskesmas dan kader Posyandu di enam kecamatan. Setiap petugas diberikan pelatihan mengenai pengukuran antropometri standar WHO serta penggunaan alat ukur digital agar data yang dikumpulkan seragam dan akurat.
Koordinator bidang Kesehatan Keluarga DKK, Sri Wahyuni, menuturkan bahwa seluruh kader lapangan kini dibekali dengan sistem pelaporan digital berbasis aplikasi agar hasil pemeriksaan bisa langsung dikompilasi secara daring ke pusat data kesehatan kota.
“Kami ingin semua data terintegrasi dan tidak lagi manual. Dengan sistem digital, setiap hasil pengukuran bisa langsung diverifikasi oleh tenaga medis,” katanya.
Setelah seluruh data terkumpul, Dinas Kesehatan akan melakukan sinkronisasi hasil bersama IDAI dan Bappeda Balikpapan untuk menentukan angka stunting yang baru. Data inilah yang nantinya menjadi dasar penyusunan program intervensi 2026, mulai dari penambahan asupan gizi, pemberdayaan keluarga sadar gizi (Kadarzi), hingga pemberian bantuan pangan tambahan bagi anak berisiko tinggi.
“Kami akan melakukan sinkronisasi setelah hasil pemeriksaan dari IDAI keluar. Harapannya, dari situ kita bisa menyusun strategi baru untuk menekan angka stunting lebih cepat,” tutur Alwiati.
Selain intervensi terhadap anak, DKK juga memperluas edukasi kepada ibu hamil dan calon pengantin, karena fase kehamilan merupakan periode krusial dalam mencegah stunting. Program ini dijalankan melalui kerja sama lintas sektor dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) serta PKK Kota Balikpapann.
Pemerintah Kota Balikpapan sendiri menargetkan penurunan angka stunting hingga di bawah 14 persen pada tahun 2026, sejalan dengan target nasional. Wali Kota Balikpapan sebelumnya juga menekankan pentingnya akurasi data sebagai pijakan kebijakan yang tepat.
“Tidak mungkin kita bisa menurunkan angka stunting tanpa mengetahui kondisi riil di lapangan. Karena itu, verifikasi ini sangat penting,” ujar Alwiati.
Langkah verifikasi yang dilakukan Dinas Kesehatan diharapkan dapat menjadi fondasi penanganan berbasis bukti ilmiah (evidence-based policy) memastikan bahwa setiap intervensi yang dilakukan benar-benar menyentuh kelompok sasaran yang membutuhkan.
“Dengan data yang akurat, kami bisa menargetkan intervensi secara spesifik. Tidak lagi rata-rata, tapi langsung ke anak dan keluarga yang benar-benar memerlukan perhatian,” pungkasnya. (rep)
.jpg)
