Kaltimkita.com, SAMARINDA - Minimnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA) yang terbatas menjadi tantangan besar dalam pengelolaan sampah di Kalimantan Timur (Kaltim).
Tak hanya terbatas pada keterbatasan ruang, perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya peduli terhadap pengelolaan sampah menjadi persoalan yang terus membelit.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim Salehuddin, menyampaikan bahwa pendekatan yang selama ini diterapkan lebih mengarah pada solusi teknis, namun kurang memberikan perhatian pada pemberdayaan masyarakat.
Dirinya menyatakan, di kota-kota besar seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang, masih banyak ditemui kebiasaan membuang sampah di tempat-tempat yang tidak resmi, jauh dari pemukiman.
Fenomena ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab.
"Masalah sampah ini bukan hanya soal penumpukan, tapi soal sistem. Ada kebiasaan membuang di daerah perlintasan yang jauh dari pemukiman, padahal itu bukan TPA resmi. Ini menunjukkan kurangnya pengawasan dan rendahnya kesadaran," jelasnya.
Saleh sapaan akrabnya, mendorong pengelolaan sampah berbasis pendekatan masyarakat, seperti bank sampah. Konsep ini tidak hanya terjangkau, tapi juga efektif merubah kebiasaan masyarakat, dimulai dari pengelolaan sampah di rumah tangga.
"Bank sampah itu sangat tepat. Murah, mendidik masyarakat memilah sampah sejak dari rumah, dan punya nilai ekonomi. Ini bisa jadi peluang usaha bagi pemuda, ibu rumah tangga, bahkan UMKM," kata Saleh.
Dirinya menyebutkan bahwa Kutai Kartanegara telah sukses menerapkan sistem bank sampah, yang membuat pengelolaan sampah lebih terorganisir dan menghasilkan produk bernilai dari limbah rumah tangga.
Saleh juga menekankan pentingnya sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengatasi masalah sampah, yang berpotensi memengaruhi kualitas lingkungan dan kesehatan warga. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor lebih krusial daripada sekadar mengadopsi teknologi canggih.
"Kalau semua dinas bergerak bersama, kita tidak perlu langsung melompat ke TPA canggih berteknologi tinggi. Mulailah dari yang realistis dan bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tuturnya.
Lebih lanjut kata Saleh, menyebutkan pihaknya siap menggelontorkan anggaran selama program yang ditawarkan pemerintah daerah lebih jelas dan terukur.
"Selama ada koordinasi dan perencanaan yang matang, kami di DPRD akan dukung. Apalagi ini jelas berdampak pada ekonomi masyarakat dan kesehatan lingkungan," tukasnya. (AL/Adv/DPRDKaltim)
.jpg)
.jpg)
