Kaltimkita.com, SAMARINDA – Banjir yang terjadi di berbagai wilayah Kalimantan, termasuk Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara), menjadi perhatian khusus Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah.
Ia menilai, selain dipengaruhi oleh tingginya curah hujan, bencana ini juga diperburuk oleh aktivitas pertambangan, baik yang legal maupun ilegal.
“Banjir bukan hanya terjadi di satu atau dua lokasi, tetapi meluas ke berbagai daerah seperti Samarinda dan wilayah-wilayah lain di Kaltara," jelasnya.
"Ini memang berkaitan dengan faktor alam, namun tidak bisa dilepaskan dari pengaruh aktivitas manusia, termasuk kegiatan tambang yang sah secara hukum,” sambungnya.
Syarifatul menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan sektor pertambangan. Ia menyebut banyak perusahaan tambang yang belum menjalankan kewajiban pengelolaan lingkungan secara maksimal, sehingga menyebabkan banjir dan longsor.
Ia pun meminta agar Pemprov Kaltim melakukan evaluasi komprehensif terhadap seluruh tambang yang beroperasi, terutama dalam hal penyesuaian standar lingkungan agar lebih ramah dan tidak menimbulkan bencana.
“Kami mendorong agar kebijakan pertambangan benar-benar disertai dengan pengawasan ketat. Evaluasi ini seharusnya tidak hanya bersifat administratif di atas kertas, tetapi mencakup juga praktik langsung di lapangan dan dampaknya terhadap lingkungan,” ungkapnya.
Lebih lanjut kata Syarifatul, menekankan bahwa tambang yang terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan harus mendapat sanksi tegas.
Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak keberadaan industri tambang, namun pelaksanaannya harus berkelanjutan dan tidak merugikan masyarakat sekitar.
“Bukan masalah izinnya sah atau tidak, tetapi bagaimana operasional di lapangan berjalan. Kalau terbukti merusak, maka sudah seharusnya ada tindakan,” imbuhnya.
Terakhir, ia menambahkan bahwa dalam situasi iklim yang semakin tidak menentu dan ekstrem, langkah-langkah mitigasi bencana melalui regulasi ketat dan pengawasan terhadap pertambangan menjadi kebutuhan mendesak agar bencana serupa tidak terus berulang kembali. (AL/Adv/DPRDKaltim)
.jpg)
