Kaltimkita.com, SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Administrasi Kecamatan untuk Triwulan III Tahun 2024 di Room Oasis, Aston Hotel dan Convention, pada Jumat (1/11/2024). Rakor yang dihadiri oleh seluruh camat di Kabupaten Kutim ini menyoroti sejumlah isu strategis, termasuk persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 serta berbagai program pembangunan yang menjadi prioritas hingga akhir tahun.
Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim, H M Agus Hari Kesuma (AHK), yang membuka acara tersebut, menekankan pentingnya rakor ini sebagai momentum evaluasi sekaligus konsolidasi program kerja di tingkat kecamatan. “Rakor ini menjadi kesempatan bagi para camat untuk menilai capaian kinerja dan mempersiapkan langkah-langkah baru di November. Kita harus siap menghadapi tantangan pilkada dan memitigasi potensi konflik sosial, terutama di wilayah perbatasan Kutai Timur-Bontang yang sering kali rawan saat pilkada,” ujar Agus.
Pjs Bupati Kutim juga mengarahkan para camat untuk fokus pada penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akurat. Ia menyoroti pentingnya perhatian terhadap Dusun Sidrap, yang berpotensi menimbulkan permasalahan administratif terkait pemilih ganda. Agus juga menegaskan agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) menjaga netralitas mereka selama masa persiapan pilkada. “Profesionalisme ASN harus tetap terjaga, jauh dari politik praktis,” tegasnya.
Selain itu, rakor ini juga membahas pembangunan fasilitas pendukung di area perbatasan, dengan penugasan khusus kepada Camat Teluk Pandan dan Camat Kombeng untuk melakukan survei lokasi yang direncanakan sebagai tempat pembangunan rest area di perbatasan Kutai Kartanegara dan Berau. Rest area ini diharapkan akan memfasilitasi transportasi lintas wilayah, memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang melintas, sekaligus mendukung pengembangan kawasan perbatasan.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Kutim, Trisno, menambahkan bahwa rakor ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan kecamatan dalam mencapai target pembangunan. “Rakor ini bukan sekadar untuk memastikan program berjalan, tetapi juga untuk menyelaraskan administrasi keuangan, yang sudah mencapai 60 persen dan ditargetkan 90 persen di akhir 2024. Selain itu, kami mencatat program-program lainnya juga sudah mencapai 70 persen,” ungkap Trisno.
Dalam rakor tersebut, berbagai kendala yang dihadapi kecamatan juga dibahas, seperti masalah akses infrastruktur hingga tantangan administratif. Rakor ini menjadi ruang bagi para camat untuk berbagi tantangan dan menyelaraskan langkah-langkah penyelesaian yang dapat diterapkan lintas wilayah.
Di akhir rakor, Trisno menekankan pentingnya pembagian tugas yang merata di setiap kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Optimalisasi pelaksanaan tupoksi diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat di seluruh kecamatan. Rakor ini juga dipandang krusial dalam persiapan pemekaran desa yang kini menanti instruksi dari Gubernur Kaltim, serta menjadi langkah awal menyongsong tahun politik yang semakin dekat.
Rakor ini diharapkan dapat memperkokoh sinergi antar-camat dalam rangka memastikan tujuan pembangunan tercapai dan mendukung pelaksanaan pilkada yang aman dan sukses.(Adv)
.jpg)
.jpg)
