Kaltimkita.com, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyampaikan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024. Tanggapan disampaikan oleh Wakil Bupati Kukar, H. Rendi Solihin, dalam Rapat Paripurna ke-17 masa sidang III di Ruang Sidang DPRD Kukar, Selasa (1/7/2025).
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani, didampingi Wakil Ketua Junadi. Dalam forum tersebut, Rendi menyampaikan apresiasi atas masukan dan dukungan fraksi-fraksi terhadap pelaksanaan APBD 2024.
“Pemerintah menyadari masih ada program yang belum optimal. Karena itu, monitoring dan evaluasi terhadap perangkat daerah akan terus diperkuat untuk menjaga kualitas pembangunan,” ujarnya.
Rendi juga menjelaskan bahwa besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 2024 tidak semata akibat rendahnya serapan anggaran, melainkan juga karena alokasi earmark dari pemerintah pusat yang terjadi di akhir tahun serta perubahan mekanisme penyaluran dana transfer ke daerah.
Ia menegaskan bahwa SILPA 2024 akan dioptimalkan dalam pelaksanaan APBD 2025, dengan fokus pada penurunan angka kemiskinan serta peningkatan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rendi menyebut peningkatan PAD menjadi prioritas lima tahun ke depan. “Seluruh Perseroda, Perusda, dan BUMD Kukar harus dimaksimalkan agar kontribusinya terhadap PAD semakin signifikan,” tegasnya. (Ian)
.jpg)
