KaltimKita.com, TANJUNG REDEB - Anggota DPRD Berau, Ahmad Rifai menyoroti sejumlah persoalan yang berkaitan dengan pembebasan lahan di Berau. Karena beberapa terdapat kendala dalam proses pembebasan lahan yang menyebabkan anggaran tidak bisa direalisasikan.
“Dinas Pertanahan ini sebagian besar tugas pokok dan fungsinya adalah pembebasan lahan," ungkapnya.
"Dalam perencanaan anggaran tahun sebelumnya sudah dialokasikan, namun di tengah jalan muncul masalah sehingga tidak bisa dilanjutkan,” sambungnya.
Ia menambahkan, Dinas Pertanahan seringkali enggan menggunakan anggaran apabila status lahan belum jelas.
“Kalau statusnya belum aman, mereka tahan dulu. Tapi kalau sudah terukur dan aman, baru digunakan. Ada juga waktu tertentu yang diberikan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini agar prosesnya bisa berjalan,” ujarnya.
Rifai mengatakan masih banyak persoalan serupa yang belum terselesaikan, termasuk persoalan defisit anggaran.
Rifai menilai kolaborasi antara Pemprov Kaltim dan Jabar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor perkebunan dan pertambangan.
“Kolaborasi seperti ini sangat penting. Misalnya, Jawa Barat memiliki sumber daya manusia yang terampil namun minim sumber daya alam, sementara Kaltim memiliki sumber daya alam melimpah namun kekurangan tenaga kerja,” ucapnya.
Ia menilai konsep transmigrasi tenaga kerja terlatih dari Jawa Barat sebagai bentuk transfer teknologi yang positif, namun tetap harus dilakukan dengan perencanaan matang agar tidak menimbulkan masalah baru.(adv)
.jpg)
