Kaltimkita.com, SAMARINDA- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi tantangan serius dalam merekrut calon siswa untuk program rintisan Sekolah Rakyat Kaltim, khususnya pada jenjang sekolah dasar (SD). Sistem sekolah berasrama (boarding school) menjadi kendala utama yang menyebabkan minimnya minat dari masyarakat.
Untuk mengatasi masalah ini dan mencapai target yang telah ditetapkan, Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim mengerahkan seluruh pilar-pilar sosial untuk terlibat aktif, mulai dari proses rekrutmen hingga operasional sekolah.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kaltim, Achmad Rasyidi, di Samarinda, Rabu (6/8), menyatakan bahwa pilar-pilar sosial seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), hingga Taruna Siaga Bencana (Tagana) menjadi ujung tombak di lapangan.
“Mereka terlibat penuh, mulai dari perekrutan hingga menjadi bagian dari warga sekolah,” tegasnya.
Menurut Rasyidi, kendala yang sering dihadapi adalah ketidaksiapan antara anak dan orang tua untuk berpisah. Sering kali, anak berminat namun tidak mendapat izin dari orang tua, atau sebaliknya, orang tua ingin mendaftarkan tetapi sang anak belum siap.
Untuk menjembatani hal ini, para pendamping sosial, terutama SDM PKH, secara rutin melakukan sosialisasi dan pendampingan intensif kepada keluarga penerima manfaat yang datanya bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadi basis utama perekrutan.
Saat ini, terdapat tiga lokasi rintisan Sekolah Rakyat yang sedang dipersiapkan. Lokasi pertama di Badan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kaltim dijadwalkan memulai kegiatan belajar pada 15 Agustus dengan kapasitas 100 siswa untuk jenjang SMP dan SMA.
Dua lokasi lainnya, yakni di Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Samarinda dan SMAN 16 Samarinda, ditargetkan beroperasi pada akhir Agustus 2025, dengan penyiapan sarana dan prasarana yang masih berjalan.
“Di SMAN 16, disiapkan kapasitas 75 siswa untuk jenjang SD dan SMA, sementara di BLKI akan menampung siswa SD, SMP, dan SMA. Setiap kelas nantinya akan diisi oleh 25 siswa,” tutur Rasyidi.
Keterlibatan pilar sosial tidak berhenti pada rekrutmen. Mereka akan diberdayakan secara permanen dalam operasional sekolah. Sejumlah anggota Tagana akan dipekerjakan sebagai petugas keamanan dan kebersihan, sementara TKSK dan PSM akan mengisi posisi administrasi.
Bahkan, beberapa pendamping PKH akan diangkat menjadi wali asuh. Status kepegawaian mereka nantinya akan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di bawah Kementerian Sosial, sehingga memberikan kepastian karier sebagai ASN. (fan)
.jpg)
.jpg)
