Kaltimkita.com, PASER – Tepat 210 hari sejak Russell (60), tokoh warga penolak hauling, dibunuh di Muara Kate, Wakil Presiden Gibran Rakabuming datang langsung ke dusun di perbatasan Kaltim–Kalsel. Ia mendengar langsung jeritan warga yang sejak dua tahun terakhir hidup di tengah konflik pertambangan.
Kedatangan orang nomor dua di republik ini disambut antusias. Alih-alih menghadiri forum resmi yang turut menghadirkan pihak perusahaan, Gibran lebih memilih berdialog langsung dengan warga. Selama dua jam lamanya, ia bahkan meminta pasukan khusus pengamanan presiden (paspampres) untuk tak menghalang-halangi warga.
“Mas Wapres lebih memilih untuk berdialog dengan warga ketimbang menghadiri forum yang dihadiri oleh PT Mantimin Coal Mining (MCM), perusahaan tambang yang selama ini menjadi momok kami,” kata seorang warga yang menjadi undangan khusus kepada media ini, Ahad (15/6/2025).
Sabtu 14 Juni sekitar pukul 17.00 Wita, Gibran tiba di Kalimantan Selatan. Sesuai jadwal, putra sulung Presiden Joko Widodo ini mestinya langsung menuju Kantor Desa Muara Langon, lokasi dialog resmi. Tapi ia membelokkan langkah, untuk ke posko tempat Russell dibunuh, untuk mendengar keluhan warga.
Ketika itu di aula desa, Plt Kepala Sekretariat Wapres Al-Muktabar sedang memimpin rapat yang menghadirkan beberapa perwakilan PT Mantimin Coal Mining (MCM). Sebelumnya, MCM raksasa pertambangan pemegang izin PKP2B itu mangkir dalam pertemuan.
Namun, Gibran hanya sampai di luar aula dan memilih masuk ke ruang kepala desa (kades). Seorang paspampres kemudian memberi tahu Al-Muktabar bahwa Gibran telah tiba. Muktabar bersama Wagub Kaltim Seno Aji, Kapolda Kaltim, dan Pangdam VI/Mulawarman dipanggil menghadap. Ruangan tersebut dijaga ketat.
“Mas Wapres dengan wajah serius mempertanyakan kenapa sudah ada UU Minerba dan Perda Kaltim Nomor 10/2012, tapi banyak yang tidak jalan di sini?” kata sumber media ini yang mengetahui pertemuan itu.
Setelah pertemuan tertutup itu, Pangdam, Kapolda, dan Wagub keluar ruangan. Secara garis besar, Gibran memberi catatan khusus. Ia meminta para pejabat utama Kaltim ini segera menyelesaikan konflik warga dengan perusahaan tambang ini. Dan, juga meminta ada jaminan perlindungan lebih terhadap warga.
“Wapres juga bilang, masalah ini akan dibawa ke rapat khusus hari Senin di Jakarta. Semua instansi terkait akan dipanggil. Mas Wapres mempertanyakan kenapa penegakan hukum di sini lemah,” lanjut sumber media ini.
Coba dikonfirmasi, kontak seluler Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro tak lagi aktif. Hanya Wagub Kaltim Seno Aji yang merespons. Ia mengatakan tidak benar bahwa Gibran saat itu marah-marah.
“Tidak ada, hanya memastikan ke kapolda dan pangdam saja agar proses hukumnya segera diselesaikan yang sudah berprogres,” jelas Seno, Minggu (15/6/2025) petang.
Keluh Kesah di Posko
Hari menginjak senja saat Gibran tiba di posko warga Muara Kate. Posko ini berdiri sejak setahun lalu, untuk mencegat truk-truk batu bara asal PT MCM yang melintas dari Kalsel menuju pelabuhan di Desa Rangan, Kaltim. Rute ini dipilih perusahaan diduga karena lebih hemat biaya ketimbang ke Banjarmasin. Akibatnya, jalan negara rusak, kecelakaan meningkat, dan korban jiwa berjatuhan.
15 November 2024, posko sederhana yang warga bangun secara seadanya itu diserang. Russell (60) tewas dengan luka di leher, Anson (55) kritis akibat tikaman di bawah kepala. Penyerangan terjadi saat keduanya tertidur pulas setelah berhari-hari berjaga. Minim saksi. Namun, sebelum mengembuskan napas terakhirnya, Russell sempat menyebut ada minibus berisi lima orang. Dua di antaranya menenteng senjata tajam dan menggunakan masker turun untuk menyerang. Hingga kini, pelaku belum ditemukan.
Mei 2024: Ustaz Teddy tewas ditabrak truk hauling di Songka.
Oktober 2024: Pendeta Veronika meninggal di Marangit akibat truk gagal menanjak.
November 2024: Russell tewas, Anson luka berat.
2 Juni 2025: Warga menghadang 50 truk hauling berpelat Kalsel.
10 Juni 2025: Ratusan sopir mendemo balik dan minta izin hauling di Batu Kajang.
Empat hari sebelum kunjungan, pada 4 Juni 2025, Mei Christy, aktivis perempuan Dayak Kalimantan, mendapat undangan ke Istana Negara. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk melaporkan konflik Muara Kate langsung ke Wapres.
“Pada awal Januari tadi, saya juga sudah melapor lewat ‘Lapor Mas Wapres’,” kata Mei.
Gibran mencatat seluruh persoalan yang disampaikan Mei secara saksama. Namun, perhatian utamanya begitu tertuju pada tragedi Muara Kate.
“Mas Wapres bilang, semua sudah saya catat, tapi yang ini harus segera ditangani karena menyangkut nyawa,” ujar Mei.
Jumat 13 Juni, Mei mendapat kabar bahwa Wapres akan ke Muara Kate. Saat tiba, Gibran disambut antusias warga di posko yang mayoritas ibu-ibu. Ia mendengar langsung keluhan soal hauling dan tragedi yang menimpa Russell. Beberapa ibu-ibu menangis saat menceritakan ulang kejadian itu.
Setelah salat magrib, Gibran kembali ke posko tempat Russell tewas dibunuh. Di sesi kedua ini, warga menyampaikan keprihatinan atas dugaan pembiaran aparat terhadap aktivitas hauling yang sudah berlangsung setahun terakhir.
Gibran disebut warga sangat bersimpati. Ia melarang aksi blokade dan meminta Pangdam VI/Mulawarman menjaga ketertiban tanpa represi. Gibran juga berjanji membawa aspirasi warga ke rapat khusus. “Dan menjanjikan perbaikan sinyal seluler di Muara Kate,” tambah Warta Linus perwakilan warga.
Harapan Warga
1. Setop praktik hauling batu bara di atas jalan negara.
2. Temukan pelaku dan dalang pembunuhan Russell, ungkap motifnya.
3. Tegakkan Perda Kaltim Nomor 10 Tahun 2012.
4. Lindungi perjuangan warga penolak hauling.
Serupa Mei, Camat Muara Komam, Mustafa, melihat Wapres begitu menyimak dan mencatat keluhan warga. Tuntutan utama adalah penghentian total hauling di jalan nasional dan penyelesaian kasus Russell.
“Warga bilang, kalau pelakunya dari kelompok mereka sendiri, ya silakan ditindak. Asal jangan direkayasa,” kata Mustafa, dihubungi via seluler.
Warga juga meminta perlindungan, karena masih ada pihak yang ingin hauling kembali diizinkan. Demonstrasi sopir di Batu Sopang pada jadi salah satu sinyal tekanan itu.
“Warga minta Perda jangan Cuma jadi tulisan. Harus dijalankan, masa batu baranya dari Kalsel tapi dampaknya di Kaltim, ya kalau beroperasi lagi bangun jalan sendiri,” tegasnya.
Mustafa juga membenarkan Gibran berjanji akan menindaklanjuti semua aduan itu pada rapat khusus Senin mendatang di Jakarta. Kementerian ESDM juga disebut akan dilibatkan.
Sebelumnya, pertemuan serupa digelar di kantor desa, namun hanya dihadiri utusan Wapres, Wagub, Kapolda, Pangdam, dan perwakilan PT Mantimin. Namun dalam forum itu, pihak perusahaan tak bersuara sama sekali.
“Saya nggak tahu jabatannya, tapi mereka diam saja,” kata Mustafa. Media ini sudah dua kali mendatangi, namun kantor PT MCM di apartemen Cityloft Sudirman Jakarta sudah tak aktif. Sejumlah direksi media ini hubungi namun tak merespons. (faz/bie)
.jpg)
