Kaltimkita.com, SANGATTA – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) semakin memperkuat strategi antisipasi konflik antar pasangan calon (paslon). Hal ini dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar secara virtual pada Rabu (30/10/2024) pagi, dipimpin oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik dan diikuti oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Timur (Kutim) HM Agus Hari Kesuma bersama jajaran terkait.
Melalui rapat yang dilakukan via Zoom, Pj Gubernur Kaltim menekankan pentingnya pengaturan jadwal kampanye akbar paslon agar tidak terjadi gesekan antar pendukung. Hal ini dianggap sangat krusial, terutama di daerah yang hanya memiliki dua paslon, seperti Kabupaten Kutim, Berau, dan Paser.
“Pengaturan jadwal dan lokasi kampanye menjadi kunci penting agar potensi konflik dapat diminimalisir. Terutama saat konvoi pendukung berlangsung, baik saat berangkat maupun pulang,” ujar Akmal Malik.
Menanggapi arahan tersebut, Pjs Bupati Kutim HM Agus Hari Kesuma melaporkan kesiapan daerahnya dalam menyongsong Pilkada. Dalam paparannya, ia mengungkapkan bahwa langkah-langkah preventif telah disiapkan bersama jajaran keamanan, termasuk Ketua KPU Kutim Siti Akhlis Muafin, Kapolres Kutim AKBP Chandra Hermawan, Ketua Bawaslu Kutim Aswadi, serta Kepala Badan Kesbangpol Kutim Tejo Yuwono.
“Untuk di Kutim, kampanye akbarnya kemungkinan bersamaan di tanggal 23 Oktober 2024, namun lokasi antar paslon akan dipisahkan dengan jarak kurang lebih 10 kilometer. Ini diharapkan dapat mencegah gesekan antar pendukung,” jelas Agus.
Ia juga menambahkan bahwa jajaran terkait akan terus memantau situasi di lapangan guna memastikan kondisi tetap aman dan kondusif, tidak hanya selama kampanye tetapi hingga pengumuman hasil Pilkada.
Pj Gubernur Akmal Malik juga mengingatkan pentingnya pemantauan intensif terhadap daerah-daerah dengan risiko tinggi konflik selama masa kampanye. Menurutnya, jadwal kampanye yang tepat dan lokasi yang terpisah secara signifikan dapat menjadi solusi dalam menjaga stabilitas wilayah.
“Kondusivitas selama masa kampanye sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pilkada. Peran masyarakat, aparat keamanan, dan seluruh elemen sangat dibutuhkan untuk menjaga ketenangan,” imbuh Akmal.
Arahan dari Pj Gubernur ini menjadi sinyal kuat bagi seluruh elemen pemerintahan, aparat keamanan, dan masyarakat di Kaltim untuk bekerja sama menjaga keamanan menjelang pesta demokrasi. Dengan strategi yang matang dan koordinasi yang solid, diharapkan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan aman, tertib, dan damai.
Di akhir rapat, Akmal Malik kembali mengajak semua pihak untuk mengedepankan ketenangan, solidaritas, dan kerja sama demi keberhasilan demokrasi di Kaltim. “Kesadaran kolektif adalah kunci, sehingga Pilkada dapat menjadi momentum yang memperkuat persatuan, bukan menciptakan perpecahan,” tegasnya.
Pilkada 2024 di Kaltim pun diharapkan menjadi contoh pelaksanaan demokrasi yang sehat dan damai, sekaligus menunjukkan kesiapan daerah dalam mengelola potensi konflik secara efektif.(Adv)
.jpg)
.jpg)
