Kaltimkita.com, KUTAI KARTANEGARA – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rendi Solihin melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Tenggarong Seberang, Rabu (5/11/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Rendi meninjau progres penanganan jalan longsor jalur dua Tenggarong–Samarinda, sekaligus menyerahkan sejumlah bantuan untuk masyarakat dan kelompok tani.
Bantuan yang diserahkan antara lain empat unit Power Thresher kepada Gapoktan Serba Usaha, bantuan peribadahan untuk pengurus Masjid Baitul Muttaqin dari Bagian Kesra Setkab Kukar, serta peresmian rumah layak huni hasil kolaborasi Baznas Kukar dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Rendi juga meninjau jembatan rusak di jalan usaha tani serta berdialog langsung dengan masyarakat dan petani di Objek Wisata Bukit Mahoni, Desa Bangun Rejo.
Usai meninjau lokasi longsor, Rendi mengatakan progres penanganan jalan sudah berjalan sekitar 80 persen dan diyakini akan rampung sesuai target kontrak.
“Progresnya sudah bagus, tinggal tahap penyelesaian akhir. Kami berharap pekerjaan ini selesai tepat waktu agar jalur vital ini bisa kembali normal,” ujarnya.
Terkait anggapan penanganan longsor yang lambat, Rendi menjelaskan bahwa tidak semua kasus longsor bisa dikategorikan sebagai bencana alam, sehingga pembiayaannya harus melalui anggaran APBD, bukan dana kebencanaan.
“Ke depan kita berharap dana perawatan bisa juga digunakan untuk penanganan longsor seperti ini, supaya responnya bisa lebih cepat,” tegasnya.
Selain meninjau infrastruktur, Rendi menegaskan bahwa Pemkab Kukar terus berupaya hadir di tengah masyarakat melalui berbagai program bantuan dan pemberdayaan.
“Saya dan Pak Bupati berkomitmen untuk selalu hadir bersama masyarakat. Meski tahun ini ada efisiensi besar-besaran secara nasional, kita pastikan setiap rupiah yang digunakan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ungkapnya.
Rendi menjelaskan, sejak Februari lalu seluruh daerah termasuk Kukar menjalankan kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan langsung oleh Presiden. Akibatnya, sejumlah kegiatan yang seharusnya terlaksana pada 2025 terpaksa ditunda ke tahun depan.
“Kita memang harus berhemat, tapi program penting seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan tetap jadi prioritas utama,” jelasnya. (Ian)
.jpg)
