Kaltimkita.com, SAMARINDA - DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan komitmennya untuk mengatasi polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang kerap menjadi isu di masyarakat.
Fokus utama kali ini adalah ketimpangan kualitas sekolah di Kota Samarinda, yang menyebabkan penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah favorit.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, menjelaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada kekurangan daya tampung, melainkan pada preferensi siswa yang hanya terpusat pada beberapa sekolah unggulan.
“Di Samarinda, daya tampung sekolah sebenarnya mencukupi. Persoalannya adalah siswa cenderung memilih sekolah-sekolah tertentu saja. Ini indikasi adanya ketidakmerataan kualitas pendidikan antar sekolah,” terangnya.
Menurutnya, jika mutu seluruh sekolah di Samarinda memiliki standar yang setara, fenomena penumpukan pendaftar di sekolah tertentu dapat dihindari. Oleh karena itu, Baba mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim untuk segera merealisasikan program pemerataan kualitas pendidikan.
“Kita ingin mendorong Pemprov untuk lebih fokus pada upaya pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah di Samarinda. Dengan demikian, orang tua dan siswa tidak lagi terpaku pada label ‘favorit’ dan semua sekolah akan menjadi pilihan yang menarik,” jelas Baba.
Dirinya mendesak Pemprov Kaltim untuk mempercepat implementasi program peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh. Langkah ini diharapkan dapat menghilangkan disparitas kualitas antar sekolah, sehingga daya tampung yang memadai dapat terdistribusi secara lebih merata.
Sementara itu, terkait kekurangan daya tampung sekolah di Balikpapan, Pemprov Kaltim telah merespons dengan rencana pembangunan dua unit SMA dan dua unit SMK baru di kota tersebut. Upaya ini merupakan tindak lanjut dari permohonan Pemerintah Kota Balikpapan untuk mengatasi persoalan serupa.
Bukan hanya itu, program pendidikan gratis (Gratispol) tetap menjadi perhatian DPRD Kaltim. Untuk tahun 2025, fokus anggaran akan dialihkan untuk menyediakan perlengkapan bagi siswa baru kelas 10 SMK, termasuk seragam, sepatu, dan tas.
“Kita tetap berkomitmen dengan Gratispol. Tahun ini kita prioritaskan perlengkapan siswa SMK kelas 10, dan tahun depan akan kita perluas secara bertahap,” ungkapnya.
Lebih lanjut kata dia, melalui sorotan khusus pada pemerataan kualitas pendidikan di Samarinda dan penambahan fasilitas di Balikpapan, DPRD Kaltim berharap polemik PPDB dapat diselesaikan secara menyeluruh.
“Tujuan kita jelas, menciptakan sistem pendidikan yang adil dan berkualitas bagi seluruh anak di Kalimantan Timur,” tutupnya. (AL/Adv/DPRDKaltim)
.jpg)
