Kaltimkita.com, BALIKPAPAN – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas bagi seluruh warga.
Melalui kebijakan Program Wajib Belajar 13 Tahun, Pemkot menegaskan bahwa setiap anak di Balikpapan harus mendapat kesempatan untuk menempuh pendidikan hingga jenjang sekolah menengah atas atau sederajat.
Program ini menjadi bagian dari strategi besar pembangunan manusia yang berkelanjutan, dengan menekankan pada kualitas, pemerataan akses, serta relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masa depan.
Kadisdikbud Kota Balikpapan Irfan Taufik menegaskan, pentingnya peran tenaga pendidik sebagai ujung tombak keberhasilan program tersebut. Pemerintah kota, katanya, tidak hanya berfokus pada infrastruktur dan sarana pendidikan, tetapi juga kesejahteraan dan peningkatan kapasitas guru.
“Guru adalah ujung tombak pendidikan. Kami terus memperjuangkan agar tunjangan dan fasilitas pendidikan bagi tenaga pengajar dapat terus meningkat, seiring dengan tanggung jawab besar yang mereka emban,” ujar Irfan Taufik, Kamis (16/10/2025).
Pemkot melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) juga terus menggencarkan pelatihan peningkatan kompetensi bagi guru, baik dalam metode pembelajaran berbasis digital, penguatan karakter siswa, maupun manajemen kelas yang adaptif terhadap perubahan zaman.
Selain itu, program sertifikasi dan insentif tambahan bagi guru berprestasi menjadi salah satu bentuk penghargaan pemerintah terhadap dedikasi mereka dalam mencetak generasi penerus bangsa.
Untuk memperluas jangkauan program pendidikan, Pemkot Balikpapan menggandeng berbagai pihak. Kolaborasi dilakukan bersama Forum Komite Sekolah, organisasi keagamaan, dan lembaga CSR perusahaan, agar pemerataan akses pendidikan dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
Sejumlah perusahaan di sektor energi dan migas, yang menjadi tulang punggung ekonomi Balikpapan, turut berkontribusi melalui program bantuan beasiswa, pengadaan perangkat teknologi pembelajaran, hingga pembangunan ruang kelas baru di sekolah menengah pertama dan kejuruan.
Irfan Taufik, mengatakan bahwa pendekatan kolaboratif ini penting agar dunia pendidikan tidak berjalan sendiri. Ia menyebut, sinergi lintas sektor akan menjadi fondasi kuat dalam menjaga keberlanjutan program wajib belajar.
“Kita ingin pendidikan menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah menyiapkan regulasi dan dukungan anggaran, dunia usaha ikut membantu pembiayaan, sementara masyarakat turut menjaga keberlangsungan belajar anak-anak di lingkungannya,” ujarnya.
Pada tahun 2024 lalu, sedikitnya 1.250 siswa telah menerima bantuan pendidikan dari berbagai sumber, baik APBD maupun dana CSR perusahaan. Tahun 2025, target penerima manfaat meningkat menjadi 1.800 siswa, seiring dengan perluasan jangkauan program beasiswa daerah.
Irfan menegaskan, program Wajib Belajar 13 Tahun bukan semata memperpanjang masa sekolah, tetapi juga membangun paradigma baru dalam pendidikan yang kontekstual dan berorientasi masa depan.
Menurutnya, pendidikan saat ini harus menyesuaikan dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang begitu cepat. Anak-anak Balikpapan, katanya, perlu dibekali dengan literasi digital, kreativitas, dan keterampilan abad ke-21 agar mampu bersaing di masa depan.
“Anak-anak sekarang hidup di era digital. Kita perlu menyiapkan mereka dengan literasi teknologi, etika digital, serta kemampuan berpikir kritis dan kolaboratif. Pendidikan yang baik harus adaptif terhadap perubahan zaman,” tuturnya.
Ia juga menegaskan bahwa arah kebijakan pendidikan di Balikpapan selaras dengan misi pembangunan daerah yang menempatkan manusia sebagai pusat kemajuan kota. Dengan demikian, sektor pendidikan tidak hanya menghasilkan lulusan cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter kuat, kreatif, dan berjiwa sosial.
Disdikbud Balikpapan juga tengah mendorong digitalisasi sekolah melalui penyediaan Learning Management System (LMS) berbasis lokal, serta memperluas jaringan internet sekolah hingga wilayah pesisir.
Selain itu, beberapa sekolah sudah mulai menerapkan pembelajaran berbasis proyek (Project-Based Learning) yang menekankan kreativitas dan kolaborasi antar siswa, sejalan dengan semangat Kurikulum Merdeka.
Program Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak juga menjadi prioritas. Irfan Taufik menuturkan, Balikpapan kini memiliki puluhan guru penggerak yang menjadi agen perubahan dalam pembelajaran. Mereka menjadi contoh penerapan metode kreatif yang menumbuhkan minat belajar siswa.
“Guru tidak lagi hanya mengajar, tetapi juga menginspirasi. Anak-anak kita harus tumbuh menjadi pembelajar sepanjang hayat, bukan sekadar pencari nilai,” ungkapnya.
Irfan berharap, seluruh masyarakat Balikpapan turut menjadi bagian dari keberhasilan program ini. Orang tua diminta berperan aktif memastikan anak-anak mereka tetap berada di jalur pendidikan, sekalipun menghadapi kesulitan ekonomi atau sosial.
Pemerintah telah menyiapkan berbagai mekanisme bantuan, mulai dari keringanan biaya sekolah, subsidi perlengkapan belajar, hingga dukungan psikososial bagi anak-anak yang mengalami hambatan belajar pasca pandemi.
“Kami ingin memastikan tidak ada anak Balikpapan yang tertinggal. Pendidikan adalah hak dasar yang harus kita perjuangkan bersama,” tegasnya. (rep)
.jpg)
