Kaltimkita.com, BALIKPAPAN – Gerakan Pangan Murah (GPM) yang diinisiasi pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri resmi digelar serentak di seluruh Indonesia, Sabtu (31/8/2025). Program ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan, khususnya beras yang dalam beberapa bulan terakhir terus mengalami kenaikan di pasaran.
Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Musazdin Said, menjelaskan GPM dilaksanakan di 7.258 kecamatan se-Indonesia. Untuk wilayah Kaltim dan Kaltara sendiri, terdata 160 kecamatan yang berpotensi melaksanakan program ini. Namun, karena sifatnya mendadak, baru 67 kecamatan yang mengajukan pelaksanaan.
“Di Kota Balikpapan, seluruh enam kecamatan ikut serta. Kegiatan dimulai serentak sejak pukul 08.00 WITA, dengan antusiasme masyarakat yang cukup tinggi. Bahkan beberapa lokasi sudah dipadati warga sejak pagi hari,” ujar Musazdin.
Dalam GPM, setiap kecamatan mendapat jatah 7 ton beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan). Beras tersebut dijual dengan harga Rp60 ribu per sak isi 5 kilogram atau Rp12 ribu per kilogram. Harga ini lebih murah dibandingkan harga pasaran yang mencapai Rp65 ribu per sak, bahkan berada di bawah HET (Harga Eceran Tertinggi).
“Tujuan utama program ini adalah memastikan masyarakat bisa mendapatkan akses beras dengan harga terjangkau. Dengan demikian, tekanan inflasi akibat kenaikan harga pangan dapat ditekan,” jelas Musazdin.
Selain beras, Bulog juga menyediakan sejumlah komoditas penting lainnya. Gula dijual Rp17.500 per kilogram, sedangkan minyak goreng dipasarkan Rp19 ribu per liter. “Minyak goreng yang kami sediakan kualitasnya setara dengan merek premium seperti Tropical atau Sania, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir soal mutu,” tambahnya.
Pelaksanaan GPM di Balikpapan juga terhubung melalui Zoom Video Conference dengan pusat kegiatan di halaman Kementerian Pertanian Ragunan, Jakarta. Kegiatan utama dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan Budi Arie Setiadi, serta Direktur Utama Bulog.
Menurut Musazdin, dukungan penuh dari kementerian hingga pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan GPM. “Kami ingin memastikan harga pangan benar-benar terkendali hingga akhir tahun. Karena itu, program ini tidak berhenti di hari ini saja, tetapi terus berlangsung hingga Desember 2025,” ujarnya.
Untuk memperluas jangkauan, Bulog menyiapkan dua pola pelaksanaan, yakni berbasis kecamatan dan skema mobile. “Kalau tidak melalui kecamatan, tim Bulog akan turun langsung ke titik-titik keramaian seperti Taman Tiga Generasi atau Disparpora. TNI dan Polri juga melaksanakan GPM secara mandiri di wilayah mereka,” ungkapnya.
Sebagai contoh, Polri menyalurkan 7 ton beras di Pelabuhan Semayang, sementara TNI menggelar kegiatan serupa di sejumlah titik lain. Kolaborasi ini diharapkan dapat menjangkau masyarakat lebih luas, termasuk mereka yang tinggal di kawasan padat penduduk maupun wilayah pesisir.
Bulog juga menegaskan adanya pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan pembelian oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Setiap orang hanya bisa membeli maksimal dua sak. Aparat kecamatan mengenal warganya, sehingga bisa langsung mengantisipasi jika ada yang mencoba membeli dalam jumlah besar untuk dijual kembali. Selain itu, Babinsa, TNI, dan Polri juga turut mengawasi di lapangan,” kata Musazdin.
Di sejumlah kecamatan, masyarakat terlihat antusias memanfaatkan program ini. Banyak warga mengaku terbantu dengan harga beras yang lebih murah. “Alhamdulillah, bisa dapat beras murah. Biasanya saya beli Rp65 ribu per 5 kg, ini dapat Rp60 ribu saja. Lumayan bisa hemat untuk kebutuhan dapur,” ujar Nurhayati, warga Kecamatan Balikpapan Utara.
Sementara itu, pedagang kecil juga menyambut baik program ini karena dapat menekan biaya belanja harian. “Kalau harga beras turun, otomatis kami pedagang warung makan juga bisa bernapas lega. Harga jual tidak perlu dinaikkan, jadi pelanggan tidak kabur,” kata Ujang, pedagang nasi di kawasan Gunung Malang.
Program GPM dipandang sebagai upaya nyata pemerintah untuk mengendalikan inflasi, terutama menjelang akhir tahun ketika kebutuhan pangan biasanya meningkat. Di Balikpapan, inflasi cukup dipengaruhi oleh kenaikan harga beras dan bahan pokok lainnya. Dengan adanya GPM, pemerintah berharap harga di pasar lebih stabil dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
“Program ini bukan hanya soal menyalurkan beras murah, tetapi juga bagian dari strategi nasional menjaga ketahanan pangan. Jika masyarakat tenang dan harga stabil, maka roda ekonomi daerah juga berjalan lebih baik,” pungkas Musazdin. (rep)
.jpg)
