Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, menegaskan status IKN tidak berubah dan tetap menjadi Ibu Kota Negara, meski sempat muncul istilah “Ibu Kota Politik” dari anggota DPR RI Adian Napitupulu.
Ya, hal tersebut disampaikannya saat ikut hadir dalam forum bersama Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI di Balikpapan, di Balai Kota, Senin (29/9/2025).
Menurut Basuki, regulasi terbaru yakni Perpres Nomor 79 Tahun 2025 telah memperjelas keberlanjutan pembangunan IKN. Pemindahan tahap awal aparatur sipil negara (ASN) dimulai tahun ini, dengan target keseluruhan pembangunan rampung dalam tiga tahun ke depan.
“Tidak ada istilah lain. IKN tetap Ibu Kota Negara. Kalau proyek ini gagal selesai sesuai target, tanggung jawab ada pada saya,” tegas Basuki.
Diterangkannya, saat ini, sejumlah proyek utama di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) hampir rampung. Jalan tol tersisa 2,8 kilometer, masjid ditargetkan selesai November 2025, serta kantor dan istana wakil presiden pada Desember 2025.
Hunian ASN juga dipersiapkan. Dari 47 tower rumah susun, 44 sudah rampung dan siap ditempati, sementara tiga tower lain diselesaikan akhir tahun ini, ditambah pembangunan empat tower baru termasuk untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Basuki menambahkan, pembangunan IKN dibiayai melalui tiga skema yakni APBN, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan investasi swasta. Dukungan DPR RI, khususnya terkait anggaran infrastruktur dasar, disebut penting agar target dapat tercapai.
Dengan kepastian hukum dan progres yang signifikan, Basuki optimistis pembangunan IKN tidak bisa lagi dibatalkan.
“Kami sudah berada di titik tanpa jalan kembali. Tinggal memastikan semua selesai tepat waktu,” tutupnya. (lex)
.jpg)
.jpg)
