Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kian memberi dampak nyata bagi Kota Balikpapan sebagai daerah penyangga utama. Lonjakan kebutuhan layanan publik, keterbatasan pasokan air baku, hingga akses tenaga kerja lokal menjadi pun sorotan.
Ya, melalui forum serap aspirasi yang digelar Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI di Aula Balai Kota, Senin (29/9/2025), Pemerintah Kota yang diwakili oleh Wakil Wali Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo menyuarakan aspirasi.
Bagus menilai, pembangunan IKN membawa peluang sekaligus tantangan besar. Dari sisi ekonomi, terbuka banyak lapangan kerja baru. Namun, ia mengakui tenaga kerja lokal masih menghadapi hambatan dalam mengakses peluang tersebut.
“Di sisi lain, persoalan yang tidak kalah mendesak adalah pasokan air baku. Baik Balikpapan maupun IKN sama-sama bergantung pada air hujan, tidak ada sumber permanen yang benar-benar mencukupi,” ujarnya.
Sebagai solusi, Bagus mendorong pemerintah pusat mempertimbangkan penyambungan suplai air dari Sungai Mahakam, Kota Samarinda. Ia berharap terobosan itu bisa direalisasikan dalam lima tahun ke depan untuk menjamin keberlanjutan layanan publik.
Wakil Ketua BAM DPR RI, Adian Napitupulu, menegaskan pihaknya akan mengawal aspirasi masyarakat terdampak pembangunan IKN, mulai dari isu tenaga kerja, konflik agraria, hingga perlindungan masyarakat adat.
“Perlu langkah konkret agar masyarakat lokal mendapat akses kerja dan hak-hak adat terlindungi,” jelasnya.
Saat ini, tambahnya, BAM DPR RI hanya memiliki 19 anggota, padahal jumlah pengaduan ke DPR RI mencapai 5.000-6.000 kasus per tahun.
Ia mengungkap, pihaknya yang baru terbentuk sekitar 10 bulan lalu sedang mengusulkan perluasan kewenangan, agar BAM dapat mengambil langkah mediasi penyelesaian konflik tanpa mengambil alih tugas komisi lain.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, turut menegaskan pembangunan IKN tidak bisa lagi ditawar setelah terbitnya Perpres Nomor 79 Tahun 2025.
“Kita sudah berada pada titik point of no return,” sebutnya.
Basuki menyebut, pemindahan ASN tahap pertama dimulai tahun ini sebanyak 4.100 orang, dan terus bertambah hingga 9.500 ASN pada 2029. Infrastruktur dasar juga dipercepat, termasuk tol Balikpapan-IKN yang menyisakan 2,8 km, pembangunan masjid utama yang ditargetkan rampung November, serta Istana dan Kantor Wakil Presiden pada Desember.
Selain pembangunan fisik, program pemberdayaan masyarakat lokal seperti pelatihan kuliner, renovasi Pasar Sepaku, hingga dukungan UMKM juga dijalankan. Pemerintah, kata Basuki, juga menjamin kompensasi bagi warga terdampak melalui Perpres Nomor 75 Tahun 2025 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK).
“Mohon doa dan dukungan masyarakat. Kritik maupun saran akan kami jadikan bahan perbaikan,” pungkas Basuki. (lex)
.jpg)
