KaltimKita.com, BALIKPAPAN - Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman mempertanyakan pengalokasian dana kelurahan tahun anggaran 2021. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai dana kelurahan Rp 75 juta yang diturunkan Pemkot Balikpapan ke 34 kelurahan se-Kota Minyak, tak sesuai peruntukkan untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) dalam rangka pencegahan Covid-19, terkhusus untuk belanja masker.
"Anak kecil aja sudah punya masker, ngapain lagi dana kelurahan untuk belanja masker. Jika nanti kelurahan membagi-bagikan masker tersebut, sasarannya juga ke siapa. Kita ini semua sudah punya masker," tegas Taufik yang ditujukan ke Bappeda Litbang saat RDP di ruang rapat paripurna, Rabu (19/5/2021).
Wakil rakyat dari dapil Balikpapan Barat ini menyebut, Pemkot terutama Bappeda kurang jeli dalam melihat skala prioritas di tengah masyarakat. Saat ini, banyak persoalan lain yang penting untuk segera ditangani di kelurahan. Selain infrastruktur, juga pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang banyak dikeluhkan masyarakat.
"Kenapa saya menolak, karena untuk pengadaan masker biar saja dianggarkan oleh Dinas Kesehatan. Di sana (DKK) anggaran penanganan Covid-19 sudah besar," ungkap Taufik Putra Kilat, sapaan akrabnya.
Sebelumnya lanjut Taufik, dirinya juga pernah berkoordinasi dengan Bappeda Litbang. Sebagai Ketua LPM Baru Ilir (Balikpapan Barat), berkoordinasi apakah dana kelurahan sebesar Rp 75 juta bisa dialihkan ke belanja PJU yang kondisinya lagi urgent.
"Semoga dengan banyaknya keluhan masyarakat termasuk terkait PJU, saya berharap Bappeda punya perencanaan dengan alokasi anggaran yang bisa tepat sasaran dan punya skala prioritas. Untuk masker, saya nilai bukan skala prioritas dan tidak tepat pakai dana kelurahan," beber legislator yang merupakan aktivis anti korupsi ini. (lie)
.jpg)
