Sri Wahyuni : Data Dasar Tentang Masyarakat Miskin Harus Diklirkan Agar Menjawab Persoalan

Kaltimkita.com, BALIKPAPAN – Terkait program pengentasan kemiskinan di Kaltim,  Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menegaskan pengentasan kemiskinan sangat penting demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menyoal apakah program dan kegiatan yang dilakukan terkoneksi dengan baik merespon kondisi di lapangan. Kemudian, apakah program yang ditawarkan bisa menjangkau data penduduk miskin di daerah. “Apa sih manfaat dari kehadiran perangkat daerah ini? Kalau perangkat daerah ini tidak ada atau digabung, adakah dampak capaian kesejahteraan yang akan tergganggu. Kalau ada atau tidak OPD itu tidak ada pengaruh, maka ada kemungkinan OPD diciutkan. Ini bukan menghantui ya,” tandasnya lagi.

Menurutnya ini adalah pola penataan reformasi birokrasi yang tidak lagi hanya bergantung pada tupoksi (tugas pokok dan fungsi) saja, tapi outcome dan dampaknya bagi pengentasan kemiskinan.  “Jadi tidak dibalik. Kita ciptakan OPD, ciptakan tupoksi, baru mencari outputnya apa? Maka harus ditentukan dulu outputnya apa,” tambahnya.

Karena itu, sangat diperlukan potret peta kemiskinan secara lengkap, termasuk karakteristik, peta sebaran hingga tipologinya. Namun tegasnya, program pengentasan kemiskinan yang sudah baik, harus terus dilanjutkan dan disempurkan. “Bicara kemiskinan, maka harus klir dulu yang namanya data dasar tentang masyarakat miskin dan karakteristiknya, sehingga intervensi yang dilakukan nanti bisa menjawab persoalan kemiskinan,” tutup Sri Wahyuni.

Kepala Bappeda Kaltim Yusliando menyebutkan tujuan dari pelaksanaan Forum Satu Data ini dalam rangka sinkronisasi dan konsolidasi data difokuskan pada data yang berkaitan dengan dukungan terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Kalimantan Timur. Menurutnya rapat ini sangat penting, karena permasalahan kemiskinan hingga saat ini masih menjadi paradoks dalam pembangunan.

“Pertumbuhan ekonomi di Kaltim belum sepenuhnya bersifat inklusif. Oleh karena itu, hal ini perlu di antisipasi dengan baik melalui kebijakan pembangunan yang tepat didukung dengan data yang akurat,” kata Yusliando.  (adv/diskominfo)