Kaltimkita.com, SAMARINDA – Dunia akademik hukum di Kalimantan Timur resmi memasuki babak baru. Momentum ini ditandai dengan pelantikan pengurus Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Wilayah Kalimantan Timur, yang dirangkai dengan Seminar Nasional bertajuk "Membangun Legislasi Berkualitas di Indonesia: Tantangan dan Gagasan".
Acara yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh tokoh-tokoh hukum nasional dan daerah, menjadi sinyal kuat bahwa para pakar hukum di "Benua Etam" siap bersinergi memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan hukum nasional.
Pelantikan Pengurus: Mesin Penggerak Gagasan
Ketua Harian Pengurus Pusat (PP) APHTN-HAN, Prof. Dr. Retno Saraswati, SH, M.Hum, melantik secara langsung jajaran pengurus APHTN-HAN Kaltim. Dalam prosesi tersebut, beliau didampingi oleh Sekretaris Jenderal PP APHTN-HAN sekaligus Kepala Badan Keahlian DPR RI, Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, SH, MH, serta Ketua Departemen Organisasi, Dr. Vieta Imelda Cornelis, SH, M.Hum.
Kepengurusan periode ini tergolong istimewa karena melibatkan pakar hukum dari 9 perguruan tinggi di Kalimantan Timur. Total terdapat 41 orang yang masuk dalam jajaran pengurus dan penasihat.
Ketua APHTN-HAN Kaltim terpilih, Dr. Isnawati, SH, MH, yang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Untag Samarinda, menegaskan visi besar organisasi ini. Menurutnya, APHTN-HAN Kaltim bukan sekadar wadah berkumpulnya para dosen.
"Organisasi ini adalah mesin penggerak bagi akademisi untuk memberikan gagasan segar terhadap tantangan legislasi di Indonesia. Kami siap melakukan pendampingan hukum dan pengabdian masyarakat secara luas agar produk hukum kita semakin berpihak pada kepentingan publik," tegas Isnawati.
Seminar Nasional: Menakar Legislasi Berkualitas
Usai prosesi pelantikan, acara dilanjutkan dengan Seminar Nasional yang menghadirkan Wali Kota Samarinda, Dr. H. Andi Harun, ST, SH, MH, sebagai narasumber utama. Dalam paparannya, Andi Harun menyoroti dinamika pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah.
Ia membedah tantangan dalam menyelaraskan antara teks hukum dengan realitas kebutuhan masyarakat. Sebagai kepala daerah yang juga memiliki latar belakang doktor hukum, Andi Harun menekankan pentingnya pelibatan kaum akademisi dalam setiap tahapan legislasi untuk meminimalisir potensi tumpang tindih aturan.
Harapan untuk Benua Etam
Kehadiran APHTN-HAN Kaltim diharapkan mampu menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif. Dengan kompetensi yang dimiliki oleh para anggotanya, organisasi ini diharapkan mampu mengawal lahirnya produk hukum yang berkualitas, transparan, dan akuntabel di Kalimantan Timur.
Sinergi antara praktisi hukum di pemerintahan dan pemikir hukum di kampus kini telah memiliki jembatan resmi. Masyarakat menanti langkah nyata dari 41 "penjaga gawang" konstitusi dan administrasi negara ini dalam mewujudkan keadilan hukum di Bumi Mulawarman. (rd)
.jpg)
.jpg)
