Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Kepolisian Daerah Kalimantan Timur mengaktifkan pengamanan terpadu menghadapi lonjakan aktivitas masyarakat pada perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Melalui Operasi Lilin Mahakam 2025, ribuan personel gabungan disebar ke berbagai titik strategis di seluruh wilayah Kalimantan Timur selama 14 hari, terhitung mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026.
Langkah awal pengamanan ditandai dengan pengecekan kesiapan personel dan sarana prasarana pada Jumat (19/12/2025).
Dirangkum media ini, Polda Kaltim mengerahkan total 3.118 personel gabungan dalam Operasi Lilin Mahakam 2025.
Personel tersebut terdiri dari 1.685 anggota Polri, 238 personel TNI, serta 1.195 personel dari instansi terkait lainnya yang disebar untuk mengamankan seluruh rangkaian kegiatan masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru.
Disamping itu, Polda Kaltim menyiapkan 83 pos yang tersebar di berbagai daerah. Pos tersebut terdiri dari 53 Pos Pengamanan, 17 Pos Pelayanan, dan 13 Pos Terpadu.
Seluruh pos difungsikan untuk memberikan pengamanan dan pelayanan pada 1.039 objek vital, meliputi gereja, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, kawasan wisata, hingga lokasi perayaan malam pergantian tahun.
Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol Endar Priantoro, menegaskan bahwa pengamanan Natal dan Tahun Baru tidak hanya berfokus pada kegiatan ibadah.
"Tetapi juga mencakup pengendalian arus lalu lintas, perlindungan pusat-pusat aktivitas publik, serta antisipasi potensi gangguan keamanan dan bencana alam," papar Irjen Endar.
Seluruh rangkaian pengamanan ini dijalankan secara terkoordinasi bersama Kodam VI/Mulawarman dan para pemangku kepentingan lainnya.
Mengutip Kapolri, Irjen Endar menekankan bahwa perayaan Natal dan Tahun Baru merupakan agenda nasional yang selalu diiringi peningkatan signifikan mobilitas masyarakat.
Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, kata dia, potensi pergerakan masyarakat pada Nataru 2025 diperkirakan mencapai 119,5 juta orang.
Sebab itu Irjen Endar memastikan pentingnya kewaspadaan terhadap berbagai potensi kerawanan, mulai dari gangguan kamtibmas, kemacetan lalu lintas, kejahatan konvensional, ancaman terorisme, hingga risiko bencana alam akibat cuaca ekstrem.
Seluruh personel diminta meningkatkan deteksi dini, patroli rutin, serta kesiapan merespons cepat setiap situasi darurat yang berpotensi mengganggu keamanan masyarakat.
"Kami meminta seluruh personel agar mengedepankan pendekatan humanis dan profesional, serta menjadikan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud pengabdian dan tanggung jawab bersama," tandas eks Direktur Penyidikan KPK tersebut. (zyn)


