KaltimKita.com, TANJUNG REDEB - Upaya menjaga ketahanan pangan kembali menjadi sorotan DPRD Berau. Anggota Komisi III DPRD Berau, Sri Kumalasari, menilai pemerintah daerah perlu bergerak lebih serius agar tidak muncul wilayah rawan pangan di Bumi Batiwakkal.
Ia menekankan bahwa penyusunan program ketahanan pangan harus segera dilakukan sebagai langkah awal evaluasi dan pencegahan.
“Masalah ketahanan pangan ini tidak bisa dianggap remeh,” tegas Sri.
Ia menilai selama ini fokus pembangunan pemerintah daerah masih terlalu berat pada sektor fisik, sehingga program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat kerap terpinggirkan.
Padahal, menurutnya, Berau memiliki potensi besar dari 100 kampung yang bisa dioptimalkan.
Sri mencontohkan kondisi di Kampung Semurut, yang dikenal sebagai kawasan persawahan, namun justru masuk kategori wilayah rawan pangan.
“Penanganan terhadap daerah rawan pangan sangat penting karena berdampak langsung pada masyarakat,” jelasnya.
Melihat situasi tersebut, DPRD Berau berencana melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk merumuskan program unggulan ketahanan pangan yang lebih tepat sasaran.
“Secepatnya. Semoga program yang disusun dapat berjalan dengan lancar dan efektif untuk ketahanan pangan di Kabupaten Berau,” pungkasnya. (Adv)
.jpg)
.jpg)
