Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Tekanan fiskal yang tengah menghampiri Pemerintah Kota Balikpapan tidak menyurutkan perhatian DPRD terhadap peningkatan layanan kesehatan. Meski alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat diprediksi terpangkas signifikan, Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, memastikan bahwa sektor kesehatan tetap menjadi prioritas utama.
Yono menyebut pemangkasan dana transfer daerah bisa mencapai 70 persen. Namun, menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengendurkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan layanan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi warga.
“Walaupun dana transfer daerah dipotong sampai 70 persen, perhatian pada sektor kesehatan tidak kami kurangi,” tegas Yono belum lama ini.
Ia menekankan, sejumlah program yang selama ini meringankan beban masyarakat tetap akan dipertahankan. Di antaranya layanan BPJS gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan puskesmas baru untuk memperluas jangkauan layanan dasar, hingga percepatan proyek Rumah Sakit Balikpapan Timur (RSBT) yang sudah lama dinantikan warga.
Pun begitu, lanjutnya, kawasan Balikpapan Timur selama ini menjadi wilayah yang paling jauh dari pusat-pusat layanan kesehatan. Warga kerap harus menempuh perjalanan panjang ke pusat kota hanya untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan. Dalam situasi darurat, jarak tersebut dapat berubah menjadi risiko serius bagi keselamatan.
Karena itu, DPRD mendorong pemerintah kota agar pembangunan Rumah Sakit di Balikpapan Timur tidak mengalami penundaan. Yono menegaskan proyek tersebut harus tetap berjalan sesuai rencana untuk mengurangi ketimpangan akses kesehatan antarwilayah.
“Rumah sakit di Balikpapan Timur harus tetap dijalankan. Wilayah ini butuh fasilitas yang memadai,” ujar politis Nasional Demokrat itu.
Jika pembangunan dapat dimulai pada tahun depan, Yono memproyeksikan rumah sakit tersebut dapat rampung dalam empat hingga lima tahun. Ia berharap groundbreaking bisa dilakukan sesegera mungkin, sehingga proses konstruksi tidak terhambat akibat perubahan kebijakan anggaran.
Menurutnya, keberadaan rumah sakit baru di kawasan timur bukan hanya soal infrastruktur, tetapi investasi jangka panjang terhadap kesejahteraan warga. Ditambah dengan penguatan layanan dasar melalui puskesmas serta keberlanjutan program BPJS gratis, Balikpapan dinilai berupaya melewati tekanan fiskal tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.
“Tujuan kami jelas, yaitu setiap warga Balikpapan berhak mendapatkan layanan kesehatan yang layak, tanpa terkecuali,” pungkas Yono. (lex)
.jpg)
