Kaltimkita.com, SAMARINDA – Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutai Timur (Kutim) menggelar rapat pleno perdana Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) pada Selasa (5/11/2024) di Room Batara V Hotel Fugo. Rapat ini melibatkan kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, serta dihadiri oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim, Agus Hari Kesuma.
Tujuan utama kegiatan ini adalah merumuskan program kerja dan regulasi guna mempercepat akses layanan keuangan bagi masyarakat di Kutim. Acara turut dihadiri oleh Sekretaris Kabupaten (Seskab) Rizali Hadi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekobang) Zubair, Asisten Administrasi Umum Sudirman Latif, serta pejabat perangkat daerah terkait.
Dalam sambutannya, Seskab Rizali Hadi menyoroti peran strategis TPKAD dalam mendukung visi-misi kepala daerah. Ia meminta semua pihak, terutama Asisten Ekobang, untuk aktif berperan dalam merancang dan mengimplementasikan program-program TPKAD.
“Salah satu tugas utama TPKAD adalah menyampaikan keputusan dan usulan program kerja yang dapat diimplementasikan sebagai kebijakan daerah. Setiap program harus selaras dengan visi daerah, terutama dalam sektor prioritas seperti pendidikan, pariwisata, dan pertanian,” ujar Rizali.
Ia juga menegaskan pentingnya kerja sama antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan lembaga jasa keuangan, seperti perbankan, untuk menyediakan akses kredit yang terjangkau. Hal ini, menurutnya, dapat membantu masyarakat terhindar dari jeratan rentenir.
Pjs Bupati Agus Hari Kesuma menekankan bahwa pemerintah daerah perlu belajar dari keberhasilan program serupa di tingkat provinsi atau daerah lain melalui strategi ATM (Amati, Tiru, Modifikasi).
“Kita harus kritis terhadap sistem yang ada dan mencari solusi nyata untuk memperbaiki akses keuangan masyarakat. Regulasi yang ada harus dijalankan dengan konsisten agar kendala-kendala yang dialami masyarakat dapat segera teratasi,” kata Agus.
Selain itu, Agus menekankan perlunya literasi keuangan agar masyarakat memahami cara mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan secara optimal.
Ketua TPKAD sekaligus Asisten Ekobang, Zubair, menyampaikan bahwa TPKAD harus memberikan solusi konkret berupa skema bantuan yang memudahkan masyarakat. Ia mencontohkan kerja sama dengan bank untuk memberikan rekomendasi jumlah pinjaman berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan dana.
“TPKAD tidak hanya bertugas membuka akses, tetapi juga memastikan masyarakat memahami proses pengajuan hingga penggunaan pinjaman. Ini termasuk merancang program literasi keuangan yang efektif,” jelas Zubair.
Pada akhir pleno, TPKAD merumuskan rencana penyusunan roadmap sebagai panduan evaluasi program keuangan. Selain itu, literasi keuangan dan penyusunan laporan progres juga menjadi agenda utama.
Melalui inisiatif ini, TPKAD Kutim diharapkan dapat menjadi jembatan yang memperkuat akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang lebih mudah, terjangkau, dan terpercaya. (Adv)


