KaltimKita.com, BALIKPAPAN - Jembatan Wika - Balikpapapan Baru (BB) yang dibuka satu arah untuk umum pada 20 Januari lalu kini kembali ditutup warga. Sebelumnya jalan ini sempat difungsikan sebagai jalan alternatif satu arah dari perumahan Wika menuju BB khusus untuk kendaraan pribadi.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi III DPRD Balikpapan Laisa Hamisah mengatakan, dirinya sudah sempat berkoordinasi dengan Ketua RT setempat. Namun saat ini belum ditemukan titik temu antara warga di kedua perumahan.
"Saya harap nanti ada diskusi lagi antara warga dengan organisasi perangkat daerah (OPD). Mungkin ada hal-hal yangembuat warga masih belum sepakat," katanya.
Penutupan kembali jalan ini oleh warga dipicu oleh keinginan warga agar akses jalan dari BB ke Wila juga dibuka. Namun warga Perum Pemda keberatan membuka akses lantaran tidak ingin membuat jalan perumahan menjadi terlalu bebas.
"Takut mengganggu keamanan atau terjadi hal yang tak diinginkan. Kalau jalan dibuka intinya keamanan dan ketertiban mesti dijaga. Paling tidak ada petugas yang menjaga," ujarnya.
Keberadaan jalan ini sebenarnya bisa menjadi alternatif pemecah kemacetan Jalan MT Haryono. Laisa berharap semua pihak terbuka berdiskusi mencari jalan tengah. Kendati ia menyadari kedua pihak warga pastinya tidak ingin ada yang terdampak buruk.
"Harapannya semua pihak bijak demi kepentingan bersama. Apalagi Pemkot Balikpapan sudah membangun fasilitas jembatan ini sebagai solusi mengurangi kemacetan," ujarnya.
Untuk diketahui portal yang ditutup dipasangi spanduk yang tertulis penutupan berlangsung selama 14 hari. Selain itu juga tertulis bahwa jalan menunggu hasil investigasi dan kajian jalan masuk R2-R4 ke Komplek Praja Bhakti (Perum Pemda) oleh Pemkot Balikpapan.
Lurah Gunung Samarinda Baru Yulita Kusuma sebelumnya juga telah menanggapi bahwa penutupan ini dilakukan sepihak oleh warga yang ada di Perumahan Wika. Warga juga berharap Camat Balikpapan Utara dan pihaknya melakukan mediasi bersama dengan warga Praja Bhakti.
"Yang bisa dilakukan adalah Koord dengan OPD teknis dalam hal ini Dinas PU dan Dinas perhubungan. Karena OPD tersebut yang bisa memberikan rekomendasi teknis masalah pemanfaatan, perencanaan dan pembangunan jembatan. Dari mana asal dan peruntukannya. Kami di sini hanya memfasilitasi mediasi," jelas Yulita. (efa)
.jpg)
