Kaltimkita.com, SANGATTA – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengadakan Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Tematik Penurunan Stunting dan Manajemen Risiko. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, mulai Senin (4/11/2024), di Meeting Room DPPKB ini diikuti oleh 54 peserta, baik secara langsung maupun virtual melalui Zoom.
Peserta workshop terdiri dari pejabat struktural, staf fungsional, staf pelaksana, perwakilan perangkat daerah, serta dua kader pendata tercepat dari Kecamatan Rantau Pulung. Hadir pula auditor muda dan pelaksana dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur sebagai narasumber.
Dalam sambutannya, Kepala DPPKB Kutim Achmad Junaidi, yang mewakili Pjs Bupati Kutim Agus Hari Kesuma, menekankan pentingnya penerapan SPIP sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan.
“Pemerintah berkomitmen membangun sistem manajemen risiko untuk mempercepat penurunan angka stunting. Peningkatan kapasitas para pejabat dalam manajemen risiko menjadi hal yang sangat diperlukan,” ungkap Achmad.
Ia menambahkan bahwa setiap program pemerintah harus berorientasi pada hasil yang akuntabel. Melalui workshop ini, diharapkan SDM di lingkungan DPPKB Kutim dapat menyusun, mengelola, dan mengawasi pelaksanaan program secara efektif dan tepat sasaran.
Achmad juga mengapresiasi dukungan BPKP Provinsi Kaltim yang selama ini memberikan pendampingan teknis kepada perangkat daerah dalam pelaksanaan program pemerintah. Ia berharap kolaborasi ini terus berlanjut untuk memastikan program-program pemerintah, terutama yang berkaitan dengan penurunan stunting, dapat berjalan lebih terarah.
“Dukungan BPKP sangat penting. Dengan bimbingan teknis SPIP, pelaksanaan program pemerintah dapat lebih terstruktur dan terukur,” tambahnya.
Achmad mengingatkan perangkat daerah agar terus berkoordinasi dengan BPKP demi kelancaran program-program yang selaras dengan prioritas nasional di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Kurnia, salah satu perwakilan DPPKB, workshop ini bertujuan memperkenalkan SPIP dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan program pemerintah. “Penerapan SPIP yang baik akan mendukung efektivitas program, terutama dalam upaya menurunkan angka stunting di masyarakat,” jelasnya.
Kegiatan ini juga mendukung program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) yang menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional.
Workshop SPIP ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mempercepat penurunan angka stunting di Kutai Timur. Selain itu, pelaksanaan manajemen risiko yang efektif ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Dengan penguatan tata kelola dan koordinasi yang solid, program-program pemerintah di Kutai Timur diharapkan semakin efektif dan mampu membawa manfaat nyata bagi masyarakat.(Adv)
.jpg)
.jpg)
