Kaltimkita.com, SAMARINDA - Komisi IV DPRD Kota Samarinda menggeser fokus perhatian pada dampak pelayanan publik dari kebijakan redistribusi peserta BPJS Kesehatan kategori Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU-BP) sebanyak 49 ribu jiwa.
Anggota Komisi IV, Ismail Latisi, menilai kebijakan pengalihan tanggungan dari Pemprov Kaltim ke Pemkot Samarinda berpotensi memicu gangguan layanan kesehatan jika dilakukan tanpa kesiapan anggaran yang matang.
Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar urusan pembiayaan, tetapi menyangkut akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar. Ia mengingatkan, jangan sampai peserta yang sebelumnya ditanggung justru mengalami penolakan saat berobat.
“Yang kita khawatirkan itu dampaknya di lapangan. Jangan sampai masyarakat datang berobat, tapi tidak lagi tercover dan akhirnya dirugikan,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).
Ismail menegaskan, kondisi anggaran yang sudah berjalan membuat ruang fiskal pemerintah kota menjadi terbatas. Penyesuaian pembiayaan, kata dia, tidak bisa dilakukan secara mendadak tanpa pembahasan ulang dalam APBD Perubahan.
Karena itu, DPRD mendorong adanya komunikasi intensif antara Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim agar kebijakan ini tidak tergesa-gesa diterapkan.
“Perlu duduk bersama. Minimal dibahas di perubahan anggaran. Tidak bisa langsung dialihkan di tengah tahun berjalan,” tegasnya.
Di sisi lain, ia menganggap besarnya porsi pembiayaan yang selama ini ditanggung provinsi untuk Samarinda merupakan hal yang wajar. Hal itu sejalan dengan jumlah penduduk kota yang terbesar di Kaltim, yang kini mendekati 900 ribu jiwa.
Namun demikian, ia kembali menekankan bahwa kebijakan redistribusi tetap harus mempertimbangkan kesiapan daerah agar tidak berdampak langsung pada masyarakat.
“Intinya jangan sampai kebijakan ini malah mengorbankan pelayanan kesehatan warga. Itu yang harus jadi prioritas,” pungkasnya. (rk/adv).
.jpg)
.jpg)
